BanyuasinHukumPendidikan

Revitalisasi SDN 23 Tanjung Lago Rp994 Juta Disorot, Lantai Jebol hingga 2.000 Batu Bata Diduga Dijual

14
×

Revitalisasi SDN 23 Tanjung Lago Rp994 Juta Disorot, Lantai Jebol hingga 2.000 Batu Bata Diduga Dijual

Sebarkan artikel ini
oplus_131074

BANYUASIN,SUMSEL JARRAKPOS.COM. – Proyek revitalisasi SD Negeri 23 Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, dengan anggaran mencapai Rp994.230.754 menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kerusakan pada bangunan yang baru selesai dikerjakan.senen/29/6/26

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan beberapa bagian lantai ruang kelas jebol dan berlubang, sejumlah pintu rusak, serta lantai semen mengelupas. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan sekitar 54 siswa yang setiap hari menggunakan fasilitas sekolah tersebut.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai kondisi bangunan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan negara.

“Jangan sampai ada korban baru diperbaiki. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Sorotan juga muncul dari keterangan seorang kepala tukang yang mengaku terdapat sekitar 2.000 batu bata tersisa setelah proyek selesai dan diduga telah dijual oleh pihak sekolah. Jika benar, kondisi tersebut dinilai menunjukkan perencanaan kebutuhan material yang patut dipertanyakan.

Selain itu, ia mengungkapkan sebagian papan yang dipasang pada bangunan memiliki kualitas kurang baik dan sebelumnya digunakan sebagai alas pijakan pekerja selama proses pembangunan.

Dalam dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD), anggaran pekerjaan fisik tercatat sekitar Rp884 juta. Namun, kepala tukang mengaku mengetahui dana pekerjaan fisik yang digunakan berada di kisaran Rp600 juta lebih. Selisih tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Berbagai temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, penggunaan material, serta efektivitas pengawasan proyek revitalisasi sekolah yang dibiayai negara.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan aparat berwenang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan kualitas pekerjaan serta menjamin keselamatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Hingga berita ini disusun, pihak sekolah dan instansi terkait masih diupayakan untuk dimintai klarifikasi.(WT)