PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV) masih menjadi tantangan besar dalam upaya penanggulangan HIV di Sumatera Selatan. Hal itu mengemuka dalam Workshop on Regular Monitoring on Stigma and Discrimination Related to HIV Response yang digelar oleh Yayasan Intan Maharani (YIM) di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi komunitas, tenaga kesehatan, dan aktivis untuk membedah persoalan di lapangan—mulai dari ketidaksiapan fasilitas layanan, sikap diskriminatif, hingga belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam merespons kasus HIV.
Menurut Anyk Kurniati, Paralegal Officer Palembang dalam program Community Strengthening System–Human Rights (CSS-HR), masih banyak tenaga layanan kesehatan yang belum memiliki pemahaman komprehensif terkait pendekatan terhadap pasien HIV.
“Padahal, di fasilitas layanan itu sudah ada tenaga yang disiapkan. Tapi ketika ada pergantian petugas, seringkali yang baru tidak dibekali pemahaman yang sama. Akibatnya, klien merasa tidak nyaman dan muncul lagi stigma,” ujar Anyk.
Ia menegaskan, proses pra dan pasca test counselling menjadi kunci penting agar pasien tidak hanya mengetahui statusnya, tetapi juga mendapatkan pendampingan psikologis dan informasi yang benar terkait alur penanganan.
“Kita mengajak masyarakat untuk memahami bahwa HIV tidak menular semudah yang dibayangkan. Virus ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia, profesi, atau pendidikan,” tambahnya.

Di sisi lain, Khairunnisa, A.Md.Kep, narasumber dari PJ HIV puskesmas multi wahana Palembang yang membawakan materi Layanan Konseling dan Tes HIV (HCT), menyoroti perlunya sinergi antara rumah sakit, puskesmas, dan komunitas untuk mencapai target nasional 95-95-95 — yakni 95% orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95% di antaranya menjalani pengobatan, dan 95% dari mereka mencapai viral load tak terdeteksi.
“Pra dan pasca tes sangat penting untuk membangun kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Stigma harus dihapus, karena HIV bukanlah penyakit yang bisa menular melalui udara atau sentuhan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan strategi mobile VCT (Voluntary Counselling and Testing) sebagai langkah jemput bola untuk menjangkau populasi kunci yang sulit mengakses layanan pada jam kerja reguler.
“Kita mendatangi mereka langsung, terutama yang bekerja di malam hari. Pemeriksaan HIV di Palembang bisa dilakukan gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit rujukan, termasuk Klinik 42 layanan puskesmas yang memang difokuskan untuk layanan HIV,” jelas Khairunnisa.
Sementara itu, Leonardo, Koordinator Sub Sub Recipient (SSR) YIM, menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang bagi komunitas untuk berbagi pengalaman langsung menghadapi stigma di lapangan.
“Dari cerita-cerita mereka, kita bisa lihat masih banyak diskriminasi, baik di fasilitas layanan maupun lingkungan sosial. Hasil diskusi ini akan kita bawa ke forum advokasi lintas sektor agar setiap pihak bisa mengambil peran,” ujar Leonardo.
Ia mengungkapkan, kelompok usia produktif 25–35 tahun menjadi yang paling rentan terpapar HIV. Ironisnya, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan setelah status HIV-nya diketahui, sehingga berdampak pada kondisi ekonomi dan pendidikan anak.
“Inilah yang kami sebut fenomena gunung es. Dari 100 kasus yang ditemukan, bisa jadi ribuan masih tersembunyi. Kalau tidak ditangani, kita bisa kehilangan generasi produktif,” katanya serius.
Leonardo menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi masif melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, agar masyarakat memahami cara penularan dan pencegahan HIV dengan benar.
“Informasi soal HIV harus disebarluaskan secara masif. Jangan sampai masyarakat menolak atau menjauhi orang dengan HIV karena ketidaktahuan. Yang perlu dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, ODHIV sejatinya tetap bisa hidup produktif, berkeluarga, dan berkontribusi bagi negara jika mendapatkan akses pengobatan dan dukungan sosial yang layak.
Workshop yang dihadiri perwakilan komunitas, tenaga kesehatan, dan aktivis HAM itu menyimpulkan bahwa stigma masih menjadi akar permasalahan dalam respons HIV. Pendidikan publik, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis, serta keberanian komunitas dalam bersuara menjadi elemen kunci untuk menghapus diskriminasi.
“Kita harus ubah cara pandang masyarakat. HIV bukan akhir dari segalanya. Dengan pengobatan teratur, orang dengan HIV bisa hidup sehat dan produktif,” pungkas Leonardo. (WNA)














