JAKARTA, SUMSELJARRAKPOS — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Fakar Indonesia mendorong pemerintah segera membentuk badan khusus pengelola keuangan sekolah guna memperkuat profesionalitas guru dan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan.
Ketua Umum DPP Fakar Indonesia, Aka Cholik Darlin, SPdI, SH, MM, menilai selama ini beban administratif dan pengelolaan anggaran yang melekat pada satuan pendidikan kerap menyita energi pendidik. Padahal, tugas utama guru adalah membentuk karakter serta meningkatkan prestasi akademik dan moral peserta didik.
“Kami mendorong agar pemerintah membentuk badan keuangan sekolah yang profesional dan independen. Biarlah guru dan kepala sekolah fokus mendidik anak bangsa, menjaga mutu pembelajaran, serta membangun karakter generasi muda berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” ujar Aka dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/2).
Menurut Aka, pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) semestinya ditangani oleh unit khusus yang memiliki kompetensi di bidang manajemen keuangan dan sistem pelaporan.
Dengan demikian, tata kelola anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta seragam di seluruh satuan pendidikan.
Ia menjelaskan, selama ini kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin akademik dan manajer pendidikan, tetapi juga harus mengurusi teknis perencanaan, realisasi, hingga pelaporan anggaran yang kompleks dan berlapis.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fokus kepemimpinan dalam proses pembelajaran.
“Negara harus hadir memastikan sistem tata kelola pendidikan tidak membebani fungsi utama guru sebagai pendidik. Profesionalitas guru akan lebih terjaga apabila mereka difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, inovasi akademik, serta pembinaan karakter siswa,” katanya.
Fakar Indonesia memandang dinamika pengelolaan dana pendidikan di berbagai daerah menjadi sinyal perlunya evaluasi sistemik.
Penguatan tata kelola, lanjut Aka, bukan sekadar langkah korektif, melainkan bagian dari pembenahan struktural agar sistem pendidikan lebih adaptif, preventif, dan berbasis prinsip good governance.
Sebagai solusi strategis, Fakar Indonesia mengusulkan pembentukan badan atau unit khusus pengelola dana sekolah yang bersifat profesional dan independen dalam kerangka kebijakan pemerintah.
Badan tersebut diisi oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, audit, serta pengelolaan sistem digital terintegrasi.
“Model ini akan menciptakan standarisasi program, memperkuat transparansi, dan meminimalisasi potensi kesalahan administratif.
Guru dan kepala sekolah tetap memegang otoritas akademik, sementara pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional oleh unit khusus,” tegasnya.
Aka menekankan, penguatan tata kelola dana sekolah merupakan bagian dari strategi nasional membangun daya saing bangsa.
Dengan alokasi anggaran pendidikan yang besar, efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya menjadi isu penting dalam kebijakan publik.
“Reformasi tata kelola dana pendidikan bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut arah pembangunan nasional. Jika anggaran dikelola secara profesional dan transparan, kepercayaan publik meningkat dan kualitas output pendidikan akan lebih terukur,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.
Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus kokoh secara moral.
Fakar Indonesia berharap pemerintah pusat dan daerah membuka ruang dialog bersama organisasi masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya guna merumuskan sistem pengelolaan dana sekolah yang berkelanjutan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.
Dengan penguatan tata kelola yang lebih modern dan profesional, Fakar Indonesia optimistis profesionalitas guru dapat semakin terjaga, efektivitas penggunaan anggaran meningkat, serta reformasi pendidikan berjalan lebih terarah dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing global. ***
