PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli, mendesak pemerintah bergerak cepat menghadapi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Syaiful menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi udara semakin parah untuk mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat. Menurut dia, kelompok rentan, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas karena aktivitas mereka banyak berlangsung di sekolah dan ruang terbuka.
“Ketika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, pemerintah harus lebih cepat mengambil langkah perlindungan terhadap warga,” ujar Syaiful, Senin (24/8/2026).
Salah satu langkah yang didorong Syaiful adalah menyiapkan kebijakan pembelajaran daring apabila indeks kualitas udara melewati ambang batas aman. Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki protokol yang jelas sehingga keputusan terkait aktivitas belajar tidak terlambat diambil.
“Kalau udara semakin menuju kategori tidak sehat, Dinas Pendidikan Kota Palembang harus membuat kebijakan belajar daring agar anak-anak tidak terpapar asap secara langsung,” tegasnya.
Syaiful Minta Pemerintah Tak Menunggu Kondisi Memburuk
Syaiful juga meminta pemerintah mempercepat langkah antisipasi jika kualitas udara terus menurun. Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan penetapan status darurat lebih cepat apabila kondisi sudah membahayakan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah diminta menyediakan masker bagi warga serta memastikan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan rumah sakit, memiliki persediaan obat-obatan untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan ketersediaan oksigen.
Menurut Syaiful, langkah tersebut penting karena dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah banyak warga mengalami gangguan kesehatan. Pencegahan dan perlindungan harus dilakukan sejak kualitas udara mulai memburuk,” ujarnya.
Minta Informasi Kualitas Udara Dibuka Secara Transparan
Tak hanya meminta tindakan cepat, Syaiful juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai kualitas udara. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan dan menyampaikan kondisi udara secara berkala kepada masyarakat.
Dengan informasi yang mudah diakses, kata dia, masyarakat dapat menentukan langkah perlindungan secara mandiri, termasuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada level yang tidak sehat.
Syaiful menilai pemerintah perlu memiliki indikator dan protokol yang jelas dalam merespons perubahan kualitas udara. Dengan begitu, kebijakan seperti pembagian masker, pembatasan aktivitas luar ruangan, hingga pembelajaran daring dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang terukur.
Syaiful Soroti Pencegahan Karhutla
Syaiful menegaskan penanganan kabut asap tidak boleh berhenti pada penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah juga harus memperkuat pencegahan karhutla secara berkelanjutan.
Menurut dia, upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan seluruh pihak. Penanganan karhutla harus diarahkan agar persoalan kabut asap tidak terus berulang dan masyarakat Palembang tidak selalu menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
“Penanganan kabut asap tidak cukup hanya dilakukan saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama,” kata Syaiful.
Bagi Syaiful, perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam setiap kebijakan pemerintah ketika kualitas udara memburuk. Ia meminta pemerintah Kota Palembang tidak bersikap reaktif, melainkan menyiapkan langkah antisipasi sebelum kondisi udara semakin membahayakan. (WNA)
