PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Yayasan Intan Maharani mengingatkan Pemerintah Kota Palembang untuk mulai menyiapkan strategi pembiayaan berkelanjutan bagi program penanggulangan HIV/AIDS. Peringatan itu muncul menyusul rencana berkurangnya dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional mulai 2027.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Quarterly Multi-Stakeholders Meeting yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu, (22/7/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, organisasi perempuan, hingga tokoh keagamaan untuk membahas penghapusan stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV) serta keberlanjutan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
Ketua Yayasan Intan Maharani, Syahri, mengatakan masa transisi pendanaan menjadi tantangan serius bagi program HIV/AIDS di Indonesia, termasuk di Kota Palembang.
“Selama ini banyak program masyarakat sipil didukung oleh donor. Mulai 2027 dukungan itu akan semakin berkurang. Karena itu pemerintah daerah harus mulai menyiapkan alternatif pendanaan agar program penanggulangan HIV/AIDS tidak terhenti,” kata Syahrie.
Menurut dia, selama ini organisasi masyarakat sipil berperan besar dalam edukasi, pendampingan, hingga menjangkau kelompok yang berisiko. Jika dukungan pembiayaan menurun tanpa diikuti komitmen pemerintah daerah, berbagai program yang telah berjalan dikhawatirkan ikut berhenti.
Syahrie menilai persoalan terbesar dalam penanggulangan HIV hingga kini bukan hanya soal layanan kesehatan, tetapi juga masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
“HIV adalah penyakit infeksi yang cara penularannya sangat spesifik dan tidak mudah. Masyarakat perlu memahami bahwa pemeriksaan atau tes HIV merupakan langkah pencegahan yang paling efektif bagi mereka yang memiliki faktor risiko,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes serta stigma yang masih melekat membuat banyak kasus terlambat terdeteksi.
Selain itu, Syahrie menekankan pentingnya memperkuat peran keluarga sebagai benteng pencegahan. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial membuat pendidikan di lingkungan keluarga menjadi semakin penting dalam membangun pemahaman anak-anak mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat.
Dalam forum tersebut, Syahrie juga mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan isu HIV dengan orientasi seksual maupun perilaku seksual tertentu.
“HIV adalah penyakit infeksi yang bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu rumah tangga dan anak-anak. Karena itu penanganannya harus berbasis kesehatan. Sementara persoalan perilaku seksual memiliki pendekatan yang berbeda. Jangan sampai stigma terhadap kelompok tertentu justru menghambat upaya pencegahan dan pengobatan HIV,” katanya.
Ia menambahkan, segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi terhadap seseorang tidak akan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah edukasi, pencegahan, serta akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
Sementara itu, Sri Hayati, S.H., M.Si
perwakilan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palembang
yang mewakili Ketua GOW Putri Azizah Prima Salam menyatakan, kesiapan organisasinya mendukung upaya pencegahan HIV melalui jaringan 37 organisasi perempuan yang tergabung di dalamnya.
Menurutnya, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV dapat diperluas melalui sekolah-sekolah, organisasi perempuan, pengajian, serta berbagai kegiatan masyarakat.
“Kami memiliki jaringan organisasi yang cukup luas, mulai dari organisasi profesi, organisasi perempuan hingga organisasi keagamaan. Ini menjadi potensi untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda,” ujarnya.
Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk menyusun rekomendasi bersama dalam memperkuat kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang. Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah perlunya mengintegrasikan program-program yang selama ini dijalankan organisasi masyarakat sipil ke dalam kebijakan dan layanan Pemerintah Kota Palembang sehingga tetap berlanjut meski dukungan donor internasional berkurang.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Yayasan Intan Maharani, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Badan perencanaan pembangunan dan riset inovasi daerah (Bapprida Kota Palembang), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, Puskesmas Multiwahana, Puskesmas Basuki Rahmat, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, HKBP XV Sumbagsel District, Wahana Cita Indonesia, serta sejumlah organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. (WNA)
