PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Polemik terkait operasional taksi listrik Green SM di Kota Palembang kembali menjadi perhatian. Sorotan terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan kendaraan tersebut mendapat respons dari kalangan pengemudi online yang meminta persoalan itu disikapi secara proporsional dan dibahas melalui ruang dialog.
Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan (Sumsel), Asrul Indrawan, meminta DPRD Kota Palembang tidak terburu-buru mengambil sikap yang dapat berdampak terhadap pengemudi maupun investasi.
Menurut Asrul, kehadiran Green SM justru membuka peluang bagi driver online untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.
Ia menyebut telah ada pembicaraan terkait penyediaan kendaraan listrik bagi pengemudi angkutan berbasis aplikasi.
“Kami membela taksi listrik ini karena ada harapan ke depan kami juga bisa menggunakan mobil listrik,” kata Asrul didampingi sejumlah pengurus ADO Sumsel di Sekretariat DPD ADO Sumsel, pada Jumat (11/9/2026).
Asrul menilai persoalan administrasi dan perizinan seharusnya diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan (Dishub), dan pihak pengelola, bukan dengan langsung menghentikan operasional yang dapat berdampak pada pengemudi.
Ia mengatakan, kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional driver online yang selama ini menghadapi tingginya biaya bahan bakar dan persoalan pendapatan.
“Kalau memang wakil rakyat, kami berharap jangan hanya melihat satu persoalan. Kami juga ingin diperhatikan ketika menghadapi persoalan dengan aplikator dan ketika pendapatan kami tidak layak,” ujarnya.
Asrul juga meminta untuk membuka ruang dialog dengan komunitas driver online agar persoalan Green SM dapat dibahas secara terbuka, khususnya terkait perizinan dan uji KIR.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima ADO Sumsel, pihak pengelola masih memiliki waktu untuk melengkapi sejumlah persyaratan administrasi setelah peluncuran operasional.
“Jangan sampai karena persoalan ini kemudian nasib sopir yang sudah bekerja ikut terganggu. Mereka punya anak dan istri yang harus dinafkahi,” tegasnya.
Asrul menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa aspirasi para driver ke DPRD Kota Palembang jika tidak ada ruang dialog.
“Kalau tidak diajak bicara, kami yang akan datang ke DPRD Palembang. Kami ingin ngobrol dan membuka semuanya secara terang,” katanya.
Meski demikian, Asrul menegaskan ADO Sumsel lebih mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Ia berharap seluruh pihak tidak membuat pernyataan yang menimbulkan keresahan di kalangan pengemudi.
“Kami sama-sama aktivis dan sama-sama ingin membangun Palembang. Jadi jangan membuat keresahan. Lebih baik kita duduk bersama dan mencari solusi,” pungkasnya. (WNA)
