PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Sikap itu disampaikan Ketua DPD ADO Sumsel Muhammad Asrul Indrawan bertepatan dengan kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meresmikan Kedai ADO Presisi di Palembang.
Peresmian kedai yang berada di Sekretariat DPD ADO Sumsel, Jalan Hockey Kampus Blok C/20 Palembang Sabtu (7/3/2026) malam tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Yuda Gustawan, Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Namun bagi ADO Sumsel, momentum peresmian itu tidak hanya menjadi simbol dukungan terhadap komunitas pengemudi transportasi daring, tetapi juga menjadi ruang untuk menegaskan sikap organisasi terkait posisi kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ketua DPD ADO Sumsel Muhammad Asrul Indrawan mengatakan, para pengemudi ojek online sangat bergantung pada stabilitas keamanan di ruang publik. Karena itu, menurut dia, keberadaan institusi kepolisian yang memiliki jalur komando jelas dan respons cepat menjadi kebutuhan langsung bagi para driver yang bekerja di jalan setiap hari.
“Driver online hampir seluruh waktunya berada di jalan. Kami berhadapan langsung dengan berbagai risiko, mulai dari kriminalitas, penipuan hingga konflik sosial. Karena itu kami membutuhkan aparat yang responsif dan sigap,” kata Asrul.
Ia menilai struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang tepat untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan situasi keamanan di lapangan.
Menurut Asrul, posisi tersebut memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dari pusat hingga ke daerah, sehingga aparat di lapangan dapat merespons berbagai persoalan keamanan secara lebih efektif.
“Bagi kami yang bekerja di ruang publik, kecepatan respons aparat sangat penting. Ketika keamanan terjaga, kami bisa bekerja dengan tenang dan masyarakat juga merasa aman menggunakan layanan transportasi daring,” ujarnya.
Asrul menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan semata sikap organisasi, melainkan refleksi dari pengalaman para driver online yang setiap hari menghadapi berbagai potensi risiko di jalan.
Ia menilai keberadaan aparat kepolisian yang profesional dan memiliki otoritas yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor transportasi digital.
Dalam konteks ketatanegaraan, Asrul juga menilai posisi Polri di bawah Presiden memiliki landasan hukum yang kuat. Ia merujuk pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, kedudukan tersebut juga dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur pemisahan institusi Polri dari Tentara Nasional Indonesia sekaligus menempatkan kepolisian sebagai lembaga negara yang berada langsung di bawah Presiden.
“Dengan wilayah Indonesia yang luas dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, dibutuhkan institusi keamanan dengan jalur komando yang jelas hingga ke daerah. Itu penting untuk menjaga stabilitas di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kedai ADO Presisi yang diresmikan Kapolri dibangun di atas lahan sekitar 199 meter persegi dan dilengkapi berbagai fasilitas bagi para pengemudi transportasi daring. Di antaranya ruang makan indoor dan outdoor, ruang istirahat bagi anggota, serta bengkel motor yang dapat dimanfaatkan para driver.
Asrul mengatakan fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang singgah bagi para pengemudi yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalan. Selain itu, kedai tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas komunitas driver online di Sumatera Selatan.
“Driver online sering kesulitan mencari tempat singgah yang nyaman dan terjangkau. Kedai ini diharapkan bisa menjadi ruang istirahat sekaligus tempat memperkuat solidaritas antar-driver,” ujar Asrul.
Ia menambahkan, keamanan yang terjaga akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi para pengemudi transportasi daring.
“Ketika situasi di jalan aman, para driver bisa bekerja lebih tenang dan pelayanan kepada masyarakat juga bisa berjalan lebih baik,” pungkas Asrul. (*)
