PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Palembang (KAMPANG) menyampaikan keprihatinan atas kondisi kabut asap di Kota Palembang yang dilaporkan semakin tebal pada Kamis (15/10/2026).
Pemerintah diminta memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat, serta menetapkan Sumatera Selatan sebagai provinsi darurat karhutla.
Koordinator KAMPANG, Rizky Pratama, S.ST., mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Dia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai upaya penanganan kabut asap, termasuk uji coba teknologi dry ice.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencari solusi untuk mengatasi kabut asap.
Namun, setiap teknologi yang diterapkan perlu dievaluasi secara terbuka dan berdasarkan kajian ilmiah. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” kata Rizky.
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, serta hasil evaluasi uji coba teknologi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat dan efektivitas langkah yang ditempuh pemerintah.
Rizky menegaskan, penanganan kabut asap perlu difokuskan pada pencegahan dan penghentian kebakaran hutan dan lahan.
Pendekatan teknologi harus berjalan beriringan dengan penanganan sumber kebakaran, pengawasan wilayah rawan, dan penegakan hukum.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan asap yang sudah muncul, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami meminta aparat berwenang melakukan pemeriksaan secara profesional dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum,” ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah memastikan setiap program penanganan kabut asap menggunakan anggaran secara transparan, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
“Kami menghormati upaya pemerintah dalam menghadirkan inovasi. Namun, masyarakat berhak mengetahui hasil evaluasi dan manfaat dari setiap program yang menggunakan anggaran negara.
Semua upaya harus berorientasi pada keselamatan warga dan penyelesaian masalah secara nyata,” lanjut Rizky.
Selain itu, KAMPANG juga meminta Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Selatan memperkuat koordinasi dalam menangani karhutla.
Rizky secara khusus mendorong pemerintah segera menetapkan Sumatera Selatan sebagai provinsi darurat karhutla dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, tingkat ancaman, serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penetapan status darurat diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, mempercepat penanganan titik api, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
“Kami meminta pemerintah segera mengkaji dan menetapkan Sumatera Selatan sebagai provinsi darurat karhutla.
Kondisi kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya tanpa penanganan yang terkoordinasi dan terukur,” tegas Rizky.
Dia mengatakan, langkah tersebut perlu disertai upaya pemadaman titik api, pengawasan wilayah rawan, pencegahan kebakaran berulang, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta penyediaan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
KAMPANG juga mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan karhutla dan kondisi kualitas udara secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Informasi tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi warga untuk mengambil langkah perlindungan diri, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan penggunaan anggaran penanganan karhutla dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin Sumatera Selatan, khususnya Palembang, segera terbebas dari kabut asap. Karena itu, kami meminta pemerintah mengevaluasi seluruh langkah penanganan yang dilakukan dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat,” kata Rizky.
Dia menegaskan, kritik yang disampaikan KAMPANG merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pihaknya berharap keselamatan warga menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penanganan kabut asap.
“Pesan kami jelas, pulihkan Sumsel dari asap dan tetapkan Sumatera Selatan sebagai provinsi darurat karhutla.
Inovasi teknologi boleh terus dikembangkan, tetapi harus disertai evaluasi yang transparan.
Pencegahan karhutla dan perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tutupnya.**
