PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Ketua Harian DPD Horas Bangso Batak (HBB) Sumatera Selatan, Desmon Simanjuntak, S.H., menyampaikan keprihatinan atas insiden bentrokan yang melibatkan mahasiswa Aliansi Cipayung Plus Palembang di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Selasa (13/10/2026).
Ia mendesak agar peristiwa tersebut diusut secara tuntas, objektif, dan transparan.
Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan enam mahasiswa mengalami luka-luka.
Selain itu, dua jurnalis media lokal dilaporkan menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan, sementara sejumlah personel kepolisian juga mengalami cedera.
Desmon menilai, peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, serta keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
“Saya turut prihatin atas dugaan kekerasan yang terjadi terhadap adik-adik mahasiswa saat menyampaikan aspirasi.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat seharusnya dihadapi dengan dialog, bukan tindakan kekerasan,” ujar Desmon dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pengamanan demonstrasi harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
Menurut Desmon, pengusutan menyeluruh diperlukan untuk mengungkap kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai aturan.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus mengedepankan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap laporan dan bukti terkait insiden tersebut ditindaklanjuti secara serius.
Pemeriksaan, menurutnya, harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Desmon menekankan, perlindungan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dan jurnalis yang menjalankan tugas peliputan merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Setiap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan aksi juga perlu diperiksa berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia berharap insiden tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Desmon juga mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan mengungkap fakta secara utuh. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati demi menjamin proses hukum yang adil.
“Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.
Semua pihak harus menghormati proses pemeriksaan agar kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan,” pungkas Desmon.***
