PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Aksi simbolis menanggalkan kartu pers mewarnai unjuk rasa jilid II Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Rabu (11/11/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua wartawan Pal TV dan Tribun Sumsel yang terjadi pada awal Oktober 2026.
Dalam aksi yang melibatkan berbagai organisasi wartawan tersebut, Koalisi Pers Sumsel tidak hanya menuntut pengungkapan para pelaku, tetapi juga meminta transparansi Polda Sumsel terkait perkembangan penanganan perkara.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, mengatakan aksi jilid II ini merupakan bentuk konsistensi insan pers dalam mengawal proses hukum atas kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Menurutnya, kepolisian harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejauh mana proses penyelidikan berjalan, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan wartawan maupun masyarakat.
“Bukan hanya pengusutan tuntas, tetapi kami juga meminta transparansi. Sudah sejauh mana pengusutannya?” tegas Ardhy saat menyampaikan orasi di depan Mapolda Sumsel.
Selain mendesak pengungkapan pelaku pengeroyokan, Koalisi Pers Sumsel juga meminta penyidik mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang diduga berada di balik penyerangan terhadap kedua wartawan tersebut.
Salah satu momen yang menjadi perhatian dalam aksi itu adalah ketika para peserta secara simbolis menanggalkan kartu pers masing-masing di hadapan aparat kepolisian.
Tindakan tersebut merupakan bentuk protes dan keprihatinan insan pers terhadap kekerasan yang menimpa jurnalis.
Mereka ingin menegaskan bahwa keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik harus menjadi perhatian serius dan mendapatkan perlindungan hukum.
Koalisi Pers Sumsel menilai, pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada penanganan di permukaan. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahkan, Ardhy memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Polda Sumsel untuk memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
“Apabila dalam satu minggu ini tidak mendapatkan kejelasan, kami akan membawa masalah ini ke tingkat nasional,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa jilid II Koalisi Pers Sumsel masih berlangsung di depan Mapolda Sumsel.
Massa berharap tuntutan tersebut mendapat respons dan tindak lanjut konkret dari jajaran kepolisian.
Bagi Koalisi Pers Sumsel, kasus ini bukan semata-mata persoalan yang menimpa dua wartawan, melainkan menyangkut jaminan perlindungan terhadap kebebasan pers serta keamanan seluruh jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.**
