PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS — Menyikapi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel mendorong semua elemen untuk bergerak bersama dalam upaya mencegah dan menangani Karhutla.
Seruan tersebut disampaikan PGK Sumsel sebagai bentuk keprihatinan terhadap dampak Karhutla yang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.
Ketua PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, aparat, masyarakat, serta seluruh elemen kepemudaan agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keselamatan warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan,” ujar Firdaus dalam pernyataan sikap PGK Sumsel, Minggu (30/8/2026).
Menurut Firdaus, penanganan Karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan, khususnya yang memiliki aktivitas maupun konsesi di wilayah rawan Karhutla, juga perlu mengambil peran aktif.
PGK Sumsel mendorong perusahaan memperkuat sistem pencegahan Karhutla dengan memastikan kesiapsiagaan personel, sarana pemantauan, peralatan pemadaman, serta kemampuan respons cepat apabila ditemukan titik api.
Selain itu, perusahaan diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat, organisasi masyarakat, dan kelompok kepemudaan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan.
“Sosialisasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang setiap tahun memiliki tingkat kerawanan Karhutla yang tinggi,” katanya.
Firdaus juga meminta perusahaan turut memberikan dukungan ketika terjadi Karhutla. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pengerahan personel, peralatan, kendaraan, sumber air, maupun sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, PGK Sumsel mendorong pemerintah daerah membangun pola kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan dunia usaha. Menurut Firdaus, kolaborasi harus dibangun sejak tahap pencegahan dan tidak baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas.
“Pendekatan terhadap Karhutla harus bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah api sejak awal. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat baru bergerak setelah asap memenuhi permukiman, sekolah, jalan raya dan mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap wilayah tempat mereka menjalankan aktivitas usaha.
Karena itu, PGK Sumsel menilai penanganan Karhutla membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Sinergi sejak tahap pencegahan diharapkan dapat mempercepat respons ketika muncul titik api sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
PGK Sumatera Selatan, kata Firdaus, siap menjadi bagian dari gerakan bersama pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, masyarakat, dan seluruh elemen kepemudaan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Kami siap mendorong dan menjadi bagian dari gerakan kolaboratif untuk membangun Sumsel Bersama Melawan Karhutla,” pungkas Firdaus.***
