PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palembang, H. Mgs Syaiful Padli, ST, MM, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Syaiful menilai kenaikan harga yang diberlakukan pada tengah malam tersebut menunjukkan minimnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih berjuang memulihkan daya beli di tengah tekanan ekonomi.
“Kami prihatin dan berduka atas kenaikan harga Pertamax yang kembali dilakukan secara tiba-tiba. Ini mengulang pola yang sama seperti sebelumnya. Kebijakan seperti ini tidak populis dan berpotensi menambah beban masyarakat,” kata Syaiful Padli kepada wartawan di Palembang, Rabu (10/6/2026).
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang itu, persoalan utama bukan semata-mata kenaikan harga BBM non-subsidi, melainkan dampak lanjutan yang dapat muncul di lapangan. Ia memperingatkan adanya potensi migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite yang selama ini merupakan BBM bersubsidi.
Syaiful menjelaskan, ketika harga Pertamax semakin menjauh dari kemampuan sebagian masyarakat, konsumen yang sebelumnya memilih BBM non-subsidi karena pertimbangan kualitas dan keterjangkauan akan terdorong beralih ke Pertalite.
“Kenaikan ini berisiko menciptakan kompetisi baru dalam mendapatkan BBM subsidi. Masyarakat yang sebelumnya mampu membeli Pertamax bisa saja beralih ke Pertalite karena pertimbangan ekonomi. Akibatnya, kelompok masyarakat yang memang berhak menerima subsidi justru akan semakin sulit mengakses BBM bersubsidi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola distribusi energi nasional. Pemerintah, kata dia, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis dan penyesuaian harga pasar, tetapi juga menghitung dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, Syaiful menyinggung fenomena yang sebelumnya terjadi pada produk BBM lainnya. Saat harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan signifikan, sebagian konsumen memilih beralih ke produk lain yang dianggap lebih terjangkau. Pola yang sama, menurutnya, berpotensi kembali terjadi setelah harga Pertamax ikut naik.
“Jangan sampai kenaikan ini mendorong perpindahan konsumen secara masif ke Pertalite. Jika itu terjadi, maka tekanan terhadap kuota BBM subsidi akan semakin besar dan bisa memunculkan persoalan baru di masyarakat,” katanya.
Politikus PKS itu meminta pemerintah pusat dan Pertamina melakukan evaluasi terhadap pola pengambilan keputusan yang dinilai terlalu mendadak. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi yang menyangkut kebutuhan jutaan masyarakat seharusnya disertai komunikasi publik yang memadai serta langkah mitigasi yang jelas.
“Pemerintah harus memikirkan cara yang lebih elegan dan terukur. Jangan menggunakan kebijakan yang terkesan instan, apalagi dilakukan secara tiba-tiba pada tengah malam. Kebijakan energi bukan hanya soal angka dan harga, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan daya beli masyarakat,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan strategis tidak justru memperlebar tekanan terhadap masyarakat kelas menengah yang saat ini menjadi kelompok paling rentan terdampak kenaikan biaya hidup.
Bagi Syaiful, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar persoalan penyesuaian tarif BBM non-subsidi, melainkan ujian bagi keberpihakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal, keberlanjutan sektor energi, dan perlindungan terhadap daya beli rakyat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan memicu efek domino yang pada akhirnya membebani masyarakat luas. (WNA)
