PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – KONI Sumsel sedang tidak baik-baik saja. Pasca dana hibah tidak cair, membuat kegiatan induk olahraga di Sumsel menjadi lumpuh.
Bahkan, informasi yang dihimpun, staf atau karyawan, tidak menerima uang transport hingga 3 bulan lamanya, sangat miris.
“Ya, staf tidak masuk lagi karena uang transportasinya tidak ada,” ujar salah satu sumber, Minggu, (31/3/2024).
Apa yang dialami KONI Sumsel yang saat ini dipimpin H Yulian Gunhar, sangat memprihatinkan.
Sebab, tak lama lagi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumut, akan bergulir dan bakal berimbas pada persiapan atlet.
Sementara, saat ini dana tidak ada. Tak heran, nasib KONI Sumsel ditakutkan bakal sama dengan nasib KONI Tuban.
Diketahui, dana hibah KONI Tuban juga tidak cair, mengakibatkan KONI Tuban tutup.
Sekum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumsel Drs H Zulfaini M Ropi MSi angkat bicara.
Dirinya mempertanyakan langkah atau upaya apa yang dilakukan para pengurus KONI Sumsel.
“Belum terlihat ada action dari KONI Sumsel untuk mengatasi.masalah ini,”ujarnya.
Dirinya pun mengingatkan, jika masalah ini terus berlanjut, maka persiapan Sumsel jelang PON 2024 bakal terkendala pula.
“Maka, yang jadi korban adalah atlet dan pelatih. Ini sangat miris sekali,”sambungnya.
Dirinya berharap, pemerintah Sumsel dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel.segera mengambil alih.
“Dispora dan cabor, harus segera duduk bersama membahas masalah ini,”pungkasnya
Kabid Humas KONI Sumsel Daeng membetulkan kondisi yang menimpa KONI Sumsel saat ini.
“Jadi memang hingga sekarang KONI Sumsel belum ada anggaran,”ujar Daeng.
“Persoalan anggaran KONI Sumsel memang sedang dicarikan jalan keluarnya,”sambungnya
Dirinya menjelaskan terkait hasil rapat dengan Dir. Perencanaan Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada Selasa, 19 Maret 2024 lalu, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel dan seluruh anggota Komisi V, Kadispora,BPKAD dan KONI Sumsel,
Ada 3 poin, pertama, anggaran Rp 20,5 M tidak dapat dicairkan dikarenakan proposal yang diajukan pengurus KONI Sumsel yang lama tidak memenuhi syarat.
“Jadi, pencairan menunggu anggaran belanja tambahan perubahan (ABTP),”sambungnya.
Kedua, untuk PON dan kegiatan operasional KONI Sumsel dalam kategori mendesak, disarankan oleh Dir. Bina Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan menerbitkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah .
Ketiga, KONI Sumsel harus segera membuat Proposal baru kategori yang termasuk dalam keadaan mendesak.
“Yaitu Biaya PON Aceh -Sumut, Operasional, serta Kesekretariatan seperti Listrik, air, internet, honor staf, honor atlet, dan SPPD,”pungkasnya.
Belum ada keterangan langsung dari Ketua Umum KONI Sumsel Yulian Gunhar maupun Sekum Tubagus Sulaiman terkait hal ini.
Awak media mencoba konfirmasi langsung, namun belum ada respon. (Rillis)
