PALEMBANG SUMSEL JARRAKPOS, – Reses anggota DPRD Kota Palembang diwarnai catatan kritis. Legislator Gerindra, Hari Apriansyah, menjadikan kunjungan lapangan ke Dapil 1 yang berlangsung di BeeZie Hotel Palembang, Jumat, 19 September 2025, sebagai ruang kontrol publik atas praktik investasi di ibu kota Sumatera Selatan.
Bagi Hari, reses bukan sekadar seremonial. “Ini momentum mendengar, mencatat, dan memastikan setiap pembangunan yang hadir di kota ini tidak mengabaikan warga,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Hari menyoroti empat hal penting: rekrutmen tenaga kerja lokal, pengaturan arus lalu lintas, ketersediaan kantong parkir, dan kepatuhan pengelola terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, aspek-aspek ini sering terpinggirkan dalam bisnis perhotelan, padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Hotel ini harus memberi ruang kerja bagi tenaga lokal, memastikan lalu lintas tidak macet, parkir tidak semrawut, dan AMDAL benar-benar dijalankan. Bukan formalitas di atas kertas,” ujarnya.
Sorotan utama Hari jatuh pada pengelolaan parkir. Tanpa perencanaan matang, katanya, parkir hotel berpotensi menambah kemacetan baru di jalan raya. “Ini soal hak publik. Jangan sampai warga dikorbankan hanya karena investasi ingin cepat jalan,” tegasnya.
Hari juga menekankan AMDAL sebagai instrumen penting menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. “Kalau AMDAL hanya jadi tumpukan berkas, itu sama saja kita sedang menyiapkan masalah besar untuk masa depan kota,” ucapnya.
Meski kritis, Hari menolak anggapan DPRD anti-investasi. Ia justru mendorong masuknya investasi baru dengan catatan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita ingin Palembang tumbuh dengan investasi yang sehat. Bukan investasi yang menggerus ruang publik dan merugikan lingkungan,” katanya.
Sikap tegas Hari ini, menurut sejumlah koleganya, mencerminkan garis politiknya yang konsisten menggunakan fungsi pengawasan untuk menekan pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab.
Manajemen BeeZie Hotel merespons catatan tersebut dengan nada diplomatis. Penanggung jawab hotel, Mathius, mengapresiasi masukan DPRD. “Reses ini sarana komunikasi yang baik antara DPRD, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Harapan kami, komunikasi ini membawa kebaikan bersama,” ujarnya.
Mathius menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan lahan parkir dan tengah melakukan evaluasi internal. Ia menegaskan dokumen perizinan, termasuk AMDAL, sudah lengkap. “Hotel ini dibangun atas dasar izin resmi. Kami belum melakukan grand opening karena masih mempersiapkan kelengkapan administrasi. Prinsip kami, administrasi harus beres terlebih dahulu,” katanya.
Pihak hotel juga tengah menyiapkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan konsep kerja sama dengan UMKM lokal. “Kalau memang bisa difasilitasi, tentu akan kita lakukan,” tandas Mathius. (WNA)
