JAKARTA, SUMSELJARRAKPOS– Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumatera Selatan (AMUK SUMSEL) meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI mengevaluasi penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Aswandi alias Iwan Bawang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba).
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi AMUK SUMSEL dengan JAMWAS Kejagung RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, AMUK SUMSEL menyoroti sejumlah aspek penanganan perkara, mulai dari prosedur penyidikan, kecukupan alat bukti, konstruksi hukum, hingga dasar penetapan tersangka dan penahanan Aswandi pada 9 November 2026.
Audiensi tersebut dipimpin Penanggung Jawab AMUK SUMSEL, M. Sigit Muhaimin, bersama Koordinator AMUK SUMSEL, Ulil Musthofa.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari Muba menetapkan Aswandi sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi terkait pengalihan dan penguasaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Penetapan tersebut merupakan pengembangan penyidikan setelah sebelumnya kejaksaan menetapkan mantan Lurah Serasan Jaya sebagai tersangka.
Kepala Kejari Muba, Kiki Yonata, S.H., M.H., sebelumnya menyampaikan bahwa tim penyidik telah memeriksa 50 orang saksi dan menyita 88 item dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup, dengan memeriksa sebanyak 50 orang saksi dan melakukan penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara tersebut sebanyak 88 item,” kata Kiki beberapa waktu lalu.
Perkara tersebut berkaitan dengan tanah yang tercatat sebagai aset Pemkab Muba berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009.
Di tengah proses hukum yang berjalan, AMUK SUMSEL meminta JAMWAS melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap penanganan perkara tersebut.
Evaluasi diharapkan mencakup riwayat perolehan tanah, proses transaksi jual beli, status hukum objek tanah, hingga dasar penerapan pasal yang disangkakan kepada Aswandi.
Koordinator AMUK SUMSEL, Ulil Musthofa, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta menjunjung profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Salah satu hal yang disampaikan dalam audiensi adalah belum adanya kejelasan tindak lanjut atas dua surat permohonan keadilan yang sebelumnya diajukan keluarga Aswandi melalui kuasa hukum dari SHS Law Firm kepada JAMWAS Kejagung.
“Ketika dua surat permohonan keadilan belum mendapatkan kejelasan tindak lanjut, sementara perkara sudah berlanjut hingga penetapan tersangka dan penahanan, hal ini perlu menjadi perhatian serius fungsi pengawasan internal Kejaksaan,” kata Ulil dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Ulil menegaskan, audiensi tersebut bukan bertujuan mengintervensi proses hukum, meminta perkara dihentikan, ataupun meminta perlakuan khusus bagi Aswandi.
“Kami tidak meminta perkara dihentikan ataupun mengintervensi proses hukum. Kami hanya ingin memastikan penegakan hukum berjalan profesional, objektif, transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak hukum setiap warga negara,” ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab AMUK SUMSEL, M. Sigit Muhaimin, meminta JAMWAS tidak hanya mencermati aspek administratif, tetapi juga menelaah konstruksi hukum yang digunakan penyidik Kejari Muba.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pembeli beriktikad baik.
Menurut Sigit, riwayat perolehan hak atas tanah, proses transaksi, serta status hukum objek tanah harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
AMUK SUMSEL juga meminta agar kecukupan alat bukti dan pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Aswandi menjadi bagian dari evaluasi pengawasan.
Sigit menyebut transaksi jual beli tanah yang menjadi latar belakang perkara tersebut telah berlangsung sekitar 10 tahun dan kemudian diusahakan menjadi kawasan perumahan.
Karena itu, menurut dia, diperlukan penelaahan menyeluruh untuk memastikan hubungan antara persoalan kepemilikan dan peralihan hak atas tanah dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kini ditangani Kejari Muba.
“Jangan sampai penegakan hukum pidana dilakukan tanpa menguji secara menyeluruh hubungan hukum keperdataan yang melatarbelakangi perkara ini. Kami meminta JAMWAS menguji persoalan tersebut secara objektif,” kata Sigit.
Meski demikian, Sigit mengakui bahwa sengketa atau klaim kepemilikan tanah tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Namun, dugaan korupsi tetap harus dibuktikan melalui pemenuhan unsur delik dan alat bukti yang sah.
AMUK SUMSEL berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal Kejaksaan, termasuk memberikan kejelasan atas dua surat pengaduan keluarga Aswandi.
Ulil menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia.
“Kami tidak meminta keistimewaan hukum bagi Aswandi. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan secara benar, profesional, dan berkeadilan. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum,” pungkasnya.
Disisi lain, harapan agar pengaduan keluarga Aswandi mendapat perhatian JAMWAS juga disampaikan pihak kuasa hukum.
Kuasa hukum Aswandi dari SHS Law Firm, Septiani, S.H., MH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan keadilan kepada JAMWAS Kejaksaan Agung RI.
“Ya benar, kami telah melayangkan surat permohonan keadilan ke JAMWAS,” katanya.
Septiani juga membenarkan bahwa terdapat dua surat permohonan keadilan yang telah disampaikan.
Menurutnya, pengajuan tersebut merupakan upaya keluarga untuk meminta perhatian dan kejelasan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan internal Kejaksaan.
“Kami berharap pengaduan tersebut mendapatkan perhatian dan kejelasan tindak lanjut dari JAMWAS Kejagung,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi kepada para pihak terkait sejumlah persoalan yang disampaikan AMUK SUMSEL dalam audiensi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjamin keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.****
