PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS– Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Tuti Apriyani, SH, dalam perkara dugaan pemalsuan surat terkait proyek pembangunan jaringan perpipaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara yang menjerat Tuti dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Namun, hingga persidangan tersebut berlangsung, Tuti masih belum menjalani penahanan rumah tahanan (rutan).
Sidang putusan sela yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Oloan Exodus Hutabarat tersebut turut dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan juga tim kuasa hukum terdakwa, Tuti tampak duduk di kursi terdakwa dengan didampingi tim penasihat hukumnya.
Dalam amar putusan sela, majelis hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi atau perlawanan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa serta memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Usai persidangan, kuasa hukum korban, Hendri Ferdy SH, menyampaikan apresiasi atas keputusan majelis hakim yang menolak eksepsi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim dalam putusan sela ini karena perlawanan dari penasihat hukum terdakwa ditolak, sehingga perkara akan dilanjutkan,” ujar Hendri.
Meski demikian, pihak korban berharap pada agenda persidangan berikutnya majelis hakim dapat mempertimbangkan penahanan terhadap Tuti.
Menurut Hendri, korban hingga saat ini belum mendapatkan pengembalian modal secara utuh.
Bahkan, berdasarkan perhitungan pihak korban, kerugian yang dialami mencapai kurang lebih Rp7 miliar.
“Harapan kami untuk agenda selanjutnya, terdakwa bisa dilakukan penahanan rutan.
Karena korban ini perlu mendapatkan keadilan. Jangankan mendapatkan keuntungan, modalnya saja belum kembali sekitar Rp7 miliar,” tegasnya.
Hendri juga mempertanyakan alasan terdakwa belum dilakukan penahanan. Menurutnya, pihak korban tidak mengetahui secara pasti pertimbangan majelis hakim terkait status penahanan tersebut.
“Kalau alasan tidak ditahan, itu harus ditanyakan kepada majelis hakim karena merupakan kewenangan mereka.
Kami juga tidak tahu apa alasannya, apakah karena sakit atau ada pertimbangan lain. Itu tidak pernah dijelaskan kepada kami,” ungkapnya.
Ia menilai, berdasarkan pandangan pihak korban, tidak terdapat alasan yang diketahui untuk tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa.
Karena itu, pihaknya berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan penahanan pada persidangan selanjutnya.
“Kami berharap pada sidang berikutnya perkara ini bisa dibuka secara terang-benderang, sehingga klien kami mendapatkan keadilan dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Dalam dakwaan JPU, Tuti disebut menggunakan surat yang diduga tidak benar atau dipalsukan seolah-olah merupakan dokumen yang sah.
Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Kasus ini bermula ketika PT Kartika Ekayasa membuka kantor cabang di Palembang pada Desember 2023.
Dalam struktur awal perusahaan, Monang Napitupulu menjabat Direktur Pusat, Irianto OMS sebagai Komisaris, Tuti Apriyani sebagai Kepala Cabang Palembang, sedangkan Yanhairi menjabat Wakil Kepala Cabang.
Perusahaan kemudian memperoleh pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan air limbah PCSP Paket C1 (IPAL) PUPR Kota Palembang dengan nilai kontrak Rp49.382.787.800.
Karena membutuhkan tambahan modal untuk mengerjakan proyek tersebut, Tuti melalui komunikasi dengan Asep Nugraha mencari pihak yang bersedia menanamkan modal.
Dalam perkembangannya, Asep mempertemukan M. Alnando dan Sri M. Tuti dengan pihak perusahaan.
Keduanya disebut bersedia bergabung dalam kerja sama operasional dengan nilai investasi awal Rp10 miliar.
Namun, kerja sama tersebut disertai persyaratan agar M. Alnando dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan PT Kartika Ekayasa Cabang Palembang sebagai Wakil Pimpinan II.
Tuti disebut menyetujui permintaan tersebut dan meminta Irianto mengurus perubahan akta perusahaan melalui notaris.
JPU mengungkapkan, proses perubahan akta dilakukan dengan mengirimkan fotokopi KTP dan NPWP M. Alnando.
Padahal, menurut dakwaan, penambahan nama dalam akta perusahaan seharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dihadiri para pihak di hadapan notaris.
Persoalan kemudian muncul karena akta perubahan yang memuat nama M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan akta sebelumnya, yakni Nomor 14 tanggal 15 Desember 2023.
Dugaan penggunaan akta tersebut menjadi persoalan ketika pada 22 Mei 2024 Tuti bersama M. Alnando dan Asep mendatangi Bank Sumsel Babel Cabang Plaju untuk menambahkan spesimen tanda tangan pada rekening giro perusahaan.
Saat itu, Tuti disebut menunjukkan akta yang mencantumkan nama M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II untuk keperluan penambahan spesimen tanda tangan rekening perusahaan.
Dalam perjalanan kerja sama, M. Alnando dan Sri M. Tuti kemudian melanjutkan pengerjaan proyek IPAL tersebut.
Namun, hubungan kerja sama disebut mulai bermasalah ketika proyek mengalami keterlambatan dan mendapat surat peringatan dari Dinas PUPR Kota Palembang.
JPU juga mendakwa Tuti mengajukan permohonan amandemen kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tanpa sepengetahuan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Selain itu, terdakwa diduga mengubah rekening pembayaran proyek ke rekening baru PT Kartika Ekayasa yang tidak lagi mencantumkan spesimen tanda tangan M. Alnando.
Akibat perubahan tersebut, pembayaran termin lanjutan proyek disebut masuk ke rekening baru tanpa sepengetahuan pihak yang sebelumnya terlibat dalam kerja sama operasional.
Dalam dakwaan disebutkan, pengerjaan proyek akhirnya diselesaikan hingga 100 persen berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 19 September 2025.
Sementara itu, M. Alnando dan Sri M. Tuti disebut telah mengeluarkan modal sekitar Rp29,52 miliar.
Dari pengerjaan proyek tersebut, keduanya menerima pembayaran sekitar Rp22,67 miliar setelah dikurangi pajak dan denda.
Dengan demikian, berdasarkan perhitungan dalam dakwaan, keduanya mengalami kerugian sekitar Rp6,84 miliar.
Atas perbuatannya, Tuti Apriyani didakwa melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan berlanjut ke agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian oleh JPU.
Seluruh dugaan perbuatan yang didakwakan terhadap Tuti masih harus dibuktikan dalam persidangan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan. (HSP)
