PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari sejumlah komunitas menggeruduk kantor aplikator Maxim di Kota Palembang, Senin (28/9/2026).
Mereka mendesak perusahaan merespons enam tuntutan. Para pengemudi memberikan waktu tujuh hari sebelum mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
Aksi unjuk rasa tersebut diikuti perwakilan DPW Garda Indonesia Kota Palembang, Paguyuban Trisula Nusantara, dan Komunitas Soldier 27.
Enam tuntutan yang disampaikan meliputi penghapusan program Turbo berbayar, evaluasi biaya layanan, penghentian sementara penerimaan driver baru, penghapusan PPN, evaluasi layanan customer service (CS), serta penyederhanaan menu aplikasi.
Ketua DPW Garda Indonesia Kota Palembang, Jalaludin, mengatakan tuntutan tersebut merupakan aspirasi para pengemudi yang diharapkan mendapat perhatian dan respons dari perusahaan.
“Kami berharap aspirasi ini mendapat perhatian dan respons dari perusahaan,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Trisula Nusantara, Sulaiman, meminta Maxim membuka ruang komunikasi untuk membahas enam tuntutan tersebut.
“Kami meminta adanya kejelasan terhadap enam poin yang telah kami sampaikan,” katanya.
Ketua Komunitas Soldier 27, Reski Muliadi, mengatakan pengemudi memberikan waktu tujuh hari kepada Maxim untuk memberikan tanggapan.
“Jika belum ada kejelasan, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan dengan melibatkan lebih banyak driver Maxim Kota Palembang,” ujar Reski.
Para pengemudi menyatakan aspirasi tersebut juga akan diteruskan kepada kantor pusat PT Teknologi Perdana Indonesia.
Di sisi lain, Maxim sebelumnya menyatakan program Turbo bersifat opsional dan tidak wajib diikuti mitra.
Mitra yang tidak mengikuti program tersebut tetap dapat menerima pesanan melalui mekanisme distribusi order standar.
Terkait penerimaan mitra baru, Maxim menyebut proses pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan perkembangan permintaan layanan.
Para pengemudi memberikan waktu tujuh hari kepada Maxim untuk merespons enam tuntutan tersebut sebelum mempertimbangkan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak lagi. ***
