PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Palembang ke-1343 bukan sekadar perayaan historis, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kepastian hukum, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UPGRIP, Dr. Dadang Apriyanto, S.H., M.H., Selasa (16/06/2026).
Menurut Dr. Dadang, Kota Palembang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia memiliki modal sejarah dan peradaban yang besar untuk berkembang menjadi kota modern yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.
Di usia 1.343 tahun menunjukkan bahwa Palembang memiliki warisan peradaban yang luar biasa. Ke depan, pembangunan kota harus tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sistem hukum, kualitas sumber daya manusia, dan ekonomi yang berkeadilan, ujar Dr. Dadang.
Sebagai akademisi hukum bisnis, Dr. Dadang menilai bahwa kepastian hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Investor dan pelaku usaha membutuhkan regulasi yang jelas, pelayanan publik yang transparan, serta birokrasi yang efisien agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan optimal.
Dr. Dadang juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik serta penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Kota Palembang memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Selatan. Dengan tata kelola yang baik dan kepastian hukum yang kuat, Palembang dapat menjadi kota yang ramah investasi sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat, katanya.
Dalam momentum HUT Kota Palembang ke-1343 ini, Dr. Dadang turut memberikan sejumlah masukan strategis kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, guna mempercepat terwujudnya Palembang sebagai kota metropolitan yang maju dan berdaya saing.
Pertama, Pemerintah Kota Palembang perlu memperkuat reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik melalui integrasi sistem perizinan dan layanan administrasi berbasis elektronik yang mudah diakses masyarakat.
Kedua, penguatan kepastian hukum investasi perlu dilakukan melalui penyederhanaan regulasi daerah, peningkatan transparansi perizinan, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa usaha yang efektif.
Ketiga, pemberdayaan UMKM harus terus ditingkatkan melalui akses pembiayaan, pendampingan hukum usaha, serta perluasan pasar digital agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di era ekonomi digital.
Keempat, pengembangan sumber daya manusia perlu menjadi prioritas melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha guna menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri.
Kelima, pelestarian budaya dan lingkungan Kota Palembang harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi agar identitas kota sebagai kota bersejarah tetap terjaga.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan daerah, termasuk pengembangan regulasi yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Semangat Hari Jadi Kota Palembang harus menjadi energi bersama untuk membangun kota yang maju, berbudaya, berdaya saing, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, tegasnya.
Dr. Dadang juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa, sembari berharap berbagai program tersebut terus diperkuat dengan pendekatan berbasis data, riset, dan partisipasi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Dr. Dadang Apriyanto menyampaikan harapan agar Kota Palembang terus berkembang menjadi kota yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“Selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Semoga Palembang semakin maju, sejahtera, dan menjadi kota yang memberikan rasa keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis:
Dr. Dadang Apriyanto, S.H., M.H.
Kepala Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UPGRIP.
