PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Yayasan Intan Maharani (YIM) mendorong penguatan kolaborasi lintas komunitas dan pemangku kepentingan dalam upaya menekan stigma serta diskriminasi terhadap orang dengan HIV.
Hal itu dibahas dalam kegiatan Workshop on Regular Monitoring on Stigma and Discrimination Related to HIV Response at District Level – Mainstreaming Response to Gender and Human Rights Issues in Multi-Stakeholder Forums at the District Level, yang digelar di Hotel Harper Palembang, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi organisasi masyarakat sipil (OMS), komunitas, serta pemangku kepentingan untuk membahas persoalan stigma dan diskriminasi, sekaligus memperkuat perspektif gender dan hak asasi manusia dalam penanganan HIV di tingkat daerah.
PIC sekaligus Paralegal Officer Koordinator CSS-HR Yayasan Intan Maharani, Anyk Kurniati melalui Koordinator SSR Yayasan Intan Maharani, Leonardo, mengatakan, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar berbagai komunitas dapat memiliki gerakan bersama dalam merespons persoalan sosial, termasuk isu HIV, marginalisasi, gender, dan hak asasi manusia.
Menurut Leonardo, kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas dan masyarakat, seperti webinar, kegiatan seni, talkshow, maupun kegiatan edukasi lainnya.
“Kita bisa melakukan kegiatan webinar, seni, talkshow dan strategi positif lainnya. Ini kemudian bisa kita diskusikan bersama dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan,” ujar Leonardo.
Ia mengatakan, YIM juga berencana mengundang para pimpinan lembaga untuk membahas pembentukan konsorsium.
Konsorsium tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kerja sama antarlembaga sehingga berbagai program yang berkaitan dengan isu HIV dan kelompok marginal dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
“Nanti YIM akan mengundang masing-masing ketua lembaga untuk memperoleh konsorsium terlebih dahulu terkait konsep umum. Kita coba bersama melihat seperti apa bentuknya dan bagaimana kita bisa bergerak dalam isu marginalitas,” katanya.
Leonardo menambahkan, proses tersebut sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi organisasi dan komunitas, termasuk dalam menyusun konsep kegiatan serta proposal.
Ia menyebut terdapat dua hasil utama yang menjadi tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
“Jadi hasil hari ini ada dua, yaitu LTR webinar dan mengundang pimpinan lembaga untuk menggelar konsorsium,” ujarnya.
Libatkan Masyarakat
Dalam latar belakang kegiatan, YIM menilai keterlibatan masyarakat dan komunitas penting dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.
Pelibatan tersebut dinilai penting karena masyarakat dan komunitas merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan, sehingga dapat memberikan masukan terkait kebutuhan dan bentuk penyelesaian yang diperlukan.
Melalui diskusi antara perwakilan masyarakat sipil (civil society organization/CSO) dan populasi kunci, diharapkan muncul sejumlah rekomendasi yang dapat dikomunikasikan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
YIM sebagai organisasi masyarakat sipil juga menjalankan peran sebagai Sub-Sub Recipient (SSR) Program Penjangkauan bagi kelompok populasi kunci female sex workers.
Selain itu, kegiatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Community Strengthening System Human Rights (CSS-HR) Indonesia AIDS Coalition (IAC), yang bergerak dalam isu penjangkauan dan pendampingan bagi orang dengan HIV/AIDS.
Melalui kegiatan ini, YIM mengusung tema “Membangun Kolaborasi, Sinergi dan Komitmen Antarkomunitas dalam Mendukung Keberlanjutan Program di Tengah Efisiensi Anggaran dan Pendanaan.”
Kegiatan tersebut didukung pendanaan Global Fund melalui Principal Recipient (PR) Indonesia AIDS Coalition.
YIM berharap penguatan jejaring antar komunitas dan pemangku kepentingan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program HIV, sekaligus memperkuat respons terhadap stigma, diskriminasi, persoalan gender, dan hak asasi manusia di tingkat daerah. (WNA)
