PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Wakil ketua DPRD Kota Palembang sekaligus Anggota DPRD Dapil I, Hari Apriansyah dari fraksi Gerindra, menaruh perhatian serius terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan di rumah sakit berbasis Islam. Saat melaksanakan Reses Dapil I DPRD Kota Palembang MP I Tahun 2025 di Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang, Kamis (4/12/2025).
Ia mengatakan, bahwa tidak boleh ada pelayanan yang bersifat diskriminatif, baik terhadap pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun yang belum terdaftar BPJS.
“Semua warga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jangan ada pasien dipersulit hanya karena perbedaan status jaminan kesehatan,” kata Hari di hadapan manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan.
Dalam reses tersebut, manajemen rumah sakit yang diwakili Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, dr. Sari Nurfaizah, mengungkapkan, bahwa pelayanan di RS Islam Siti Khodijah selama ini mengedepankan kesetaraan. Namun, mereka menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketatnya regulasi BPJS hingga keterbatasan finansial rumah sakit.
Menurut dr. Sari, 600 tenaga kerja yang ada saat ini sebagian masih menerima upah di bawah UMR karena RS tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. “Kami berdiri mandiri, bangun gedung sendiri, beli alat sendiri, pelayanan tetap harus jalan,” ujarnya.
Meski dengan keterbatasan, rumah sakit ini tetap konsisten menjalankan standar pelayanan berbasis syariah, seperti talkin bagi pasien kritis, pemasangan alat medis wajib dilakukan tenaga kesehatan yang sejenis kelamin, hingga penyesuaian layanan di waktu salat. Gizi halal juga menjadi prioritas utama.
“Itu bagian dari identitas kami sebagai rumah sakit Islam,” tambah dr. Sari.
Hari Apriansyah menilai pelayanan berbasis keislaman ini harus terus diperkuat. Ia meminta rumah sakit membuka dialog lebih intensif dengan warga, sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.
“Rumah sakit Islam harus menjadi rujukan utama masyarakat. Standar pelayanan islami harus dirasakan nyata,” katanya.
Hari juga menyoroti isu lain seperti keberadaan dokter praktik bersama dan peningkatan profesionalitas tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit menyebut saat ini terdapat 28 dokter praktik bersama yang siap memberikan pelayanan.
Hari memastikan aspirasi yang diterima dalam reses ini akan dibawa ke forum resmi DPRD agar menjadi bahan kebijakan, terutama terkait dukungan pada rumah sakit yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan.
“Kami akan perjuangkan kesejahteraan tenaga medis dan fasilitas yang memadai. Kalau pelayanan makin baik, masyarakat Palembang yang merasakan manfaatnya,” tegasnya.
” Dengan komitmen bahwa aspirasi ini bukan hanya catatan semata, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.
“Warga butuh kepastian pelayanan, bukan alasan. Rumah sakit juga tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri,” pungkasnya. (WNA)
