PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Sumsel Budget Center (SBC) saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (8/1/2026).
Mereka mendesak Walikota Palembang untuk melakukan evaluasi serta mutasi secara transparan terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Karena dinilai kinerja Bapenda Kota Palembang tidak optimal dan berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua SBC, A.H. Alamsyah, S.TP, mengatakan jika kinerja pimpinan Bapenda saat ini dinilai gagal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Berdasarkan data dan kondisi yang berkembang, hingga 31 Desember 2025, realisasi serapan pajak daerah Kota Palembang baru mencapai sekitar 85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Alamsyah menyampaikan angka ini cukup mengkhawatirkan mengingat pajak daerah merupakan salah satu tulang punggung utama PAD yang menopang pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palembang.
“Capaian ini sangat memprihatinkan. Pajak daerah adalah sumber utama PAD. Jika pengelolaannya tidak maksimal, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui terhambatnya pembangunan dan menurunnya kualitas pelayanan publik,” ujar Alamsyah yang juga sebagai koordinator lapangan dalam aksi tersebut.
Ki Mus Mulyono juga menyoroti fakta bahwa dalam empat tahun terakhir, PAD Kota Palembang selalu mampu mencapai target hingga 100 persen atau lebih. Penurunan realisasi pada 2025 dinilai sebagai anomali yang tidak bisa dianggap sebagai kondisi normal.
“Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, penurunan capaian ini menjadi alarm serius.
Ada indikasi lemahnya pengawasan, penurunan kinerja aparatur, hingga potensi kebocoran pendapatan daerah yang harus segera ditindaklanjuti,” tambah Ki Mus.
Atas dasar itu, tambah koordinator Aksi, Joe Karno berharap Wali Kota Palembang tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera melakukan pembenahan struktural, evaluasi kinerja, serta rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Bapenda Kota Palembang demi optimalisasi PAD dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sementara itu, aksi tersebut diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Investasi Setda Kota Palembang, Riza Pahlevi, menuturkan Wako Palembang berkomitmen terhadap kinerja kepala dinas yang dinilai gagal serta akan melakukan evaluasi serta mutasi.
“Dikarenakan waktu mereka mendaftar sebagai kepala dinas sudah mengetahui konsekuensinya dan juga membuat fakta integritas,”pungkasnya. (Ril)
