PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Kota Palembang (KAMPANG) menggeruduk Kantor Wali Kota Palembang, Jumat (19/9/2025).
Mereka menuntut transparansi seleksi karyawan di Damkar Palembang yang diduga fiktif dan hanya untuk pegawai internal.
Tuntutan tersebut dilontarkan sebagai aksi protes atas persyaratan administrasi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rekrutmen calon pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palembang.
Koordinator aksi, Rizky Pratama Saputra, menyebut syarat NIB tersebut ngawur dan hanya akal-akalan untuk menggugurkan pelamar umum.
“Ini permainan kotor. Pelamar kerja kok dipaksa bikin NIB? Itu dokumen untuk pengusaha, bukan untuk jadi pemadam kebakaran. Jelas ada niat menutup peluang masyarakat,” tegas Rizky dengan suara lantang.
Ia menduga rekrutmen itu hanyalah formalitas untuk melegalkan pegawai honorer Damkar yang sudah bekerja tanpa payung hukum.
“Yang lolos administrasi diduga kuat rata-rata orang dalam. Jadi apa gunanya dibuka lowongan untuk masyarakat? Itu bohong besar, pembohong publik!” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan, Diaz. Ia menduga persyaratan aneh itu telah merugikan banyak pelamar yang sudah keluar biaya besar untuk melengkapi berkas.
“Jangankan perusahaan swasta, melamar di BUMN saja tak pernah ada syarat NIB. Ini jelas akal-akalan, publik dipermainkan,” katanya.
Diaz mendesak Wali Kota Palembang segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan ini.
“Kami mendesak Wali Kota untuk segera memecat Kepala Dinas Damkar yang diduga telah menimbulkan kegaduhan publik,” ujar Diaz.
Sementara itu, Arlan, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa dugaan manipulasi seleksi ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip pemerintahan yang bersih.
“Wali Kota jangan tutup mata. Kalau dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah kota. Rekrutmen ini cacat hukum, penuh rekayasa, dan harus dibatalkan!” tegas Arlan.
Sementara itu, Arlan, salah satu orator aksi, dengan nada berapi-api menegaskan bahwa dugaan manipulasi seleksi ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Ini bukan sekadar maladministrasi, tapi kejahatan moral! Wali Kota jangan pura-pura tuli, jangan seakan tak tahu. Kalau dibiarkan, ini sama saja pemerintah kota melindungi mafia rekrutmen.
Kami tegaskan, rekrutmen ini cacat hukum, penuh rekayasa, dan harus dibatalkan sekarang juga!” tegas Arlan.
Ia juga mengultimatum agar Wali Kota segera turun tangan.
“Jika Wali Kota tidak berani memecat Kepala Dinas Damkar dan membatalkan proses seleksi kotor ini, maka kami pastikan gelombang aksi akan makin besar. Jangan salahkan rakyat bila gedung-gedung pemerintah nanti dikepung massa!” pungkasnya.
Para pendemo diterima oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. Ia menyampaikan bahwa proses seleksi perseorangan di Dinas Pemadam Kebakaran (DPBK) Kota Palembang saat ini masih berlangsung.
Terkait persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat klasifikasi, pihaknya akan memberikan penjelasan secara tertulis.
“Adapun terkait tuntutan aksi ini, akan kami sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Palembang,” ujarnya. (*)
