JAKARTA SUMSELJARRAKPOS.com-
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, Wali Kota Lubuk Linggau, H Rahmat Hidayat, bersama jajaran pejabat Pemkot Lubuk Linggau, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (10/7/2025) di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.
Rakor yang mengusung tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah” tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, serta Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menyoroti masih kuatnya budaya korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan iklim investasi.
“Budaya korupsi menghambat kemajuan daerah dan membuat investor berpikir berulang kali. Karena itu, saya tekankan pentingnya membangun good governance,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa KPK memiliki mandat untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan. Ia menekankan peran strategis kepala daerah sebagai motor perubahan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tetapi juga penentu arah perubahan. Kolaborasi dan integritas adalah kunci. Kami ingin memastikan kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas oleh para kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia, termasuk dari Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota Rahmat Hidayat hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau H Yulian Effendi, Sekda H Trisko Defriyansa, Inspektur H Resta Irwan Putra, Plt Kadis Kominfotiksan Febrian Saputra, Kepala Bapenda Hendra Gunawan, Kadis Perkim Febrio Fadilah, Kepala Bappeda Emra Endi Kusuma serta Plt Kepala BKPSDM Dian Candra.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi. (Snd)
