PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Ketua Umum Wushu Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Asrul Indrawan, mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan kondisi memprihatinkan dalam kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027. Asrul menyoroti tata kelola keuangan yang diduga bermasalah, termasuk penggunaan dana hibah sebesar Rp. 10 miliar yang dicairkan Dispora Sumsel pada Desember 2024 lalu.
Menurut Asrul, dari total dana hibah tersebut, Rp.5 miliar dikembalikan karena tidak mampu dikelola dengan baik. Lebih parah lagi, dana yang sudah digunakan malah dialokasikan untuk keperluan internal pengurus KONI, bukan untuk pembinaan cabang olahraga (cabor) dan atlet yang menjadi tanggung jawab utama organisasi.
“Saya sangat prihatin. Dana Rp1,5 miliar digunakan untuk honor pengurus KONI yang sebelumnya tidak pernah ada. Honor ini bahkan dirapel untuk satu tahun penuh, sementara para cabor tidak mendapat dukungan sama sekali,” ungkap Asrul, Jumat (10/1).
Ia menambahkan, saat Rapat Kerja KONI Sumsel Desember 2024 lalu, cabor-cabor hanya dijanjikan bantuan sebesar Rp. 2 juta per tahun untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK). “Bayangkan, Rp.2 juta untuk satu tahun. Ini jelas penghinaan besar bagi insan olahraga Sumsel,” tegasnya.
Asrul menilai, pengurus KONI Sumsel periode ini tidak hanya diisi oleh individu yang bukan penggiat olahraga, tetapi juga kurang memahami manajemen organisasi dan tata kelola keuangan. Hal ini berdampak pada minimnya dukungan terhadap atlet dan cabor, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Saat ini, fokus KONI Sumsel sepertinya lebih kepada kepentingan internal daripada membesarkan olahraga di Sumsel. Jika memang tidak mampu, sebaiknya Ketua Umum KONI Sumsel dan jajarannya mundur saja,” desaknya.
Ia berharap, ke depan, KONI Sumsel bisa dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan peduli terhadap kemajuan olahraga di Sumatera Selatan. “Jangan sampai organisasi ini justru merugikan anggota yang menjadi tulang punggung olahraga,” tutup Asrul.
Temuan ini menjadi tamparan keras bagi kepengurusan KONI Sumsel dan membuka mata banyak pihak akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Kini, masyarakat menunggu langkah nyata untuk mengembalikan marwah KONI sebagai lembaga pendukung olahraga. (WNA)
