Muara Enim – Ketua PD GNPK-RI Hidayatullah S.,Sos Kabupaten Muara Enim, meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI beserta tim penyidik yang sedang menangani kasus korupsi di Kabupaten Muara Enim untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat.
Menurut Dayat, proses penyidikan tidak hanya berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun juga harus mengungkap seluruh pihak yang diduga menikmati hasil maupun berperan dalam pengaturan proyek, khususnya di Lembaga Legislatif Dan Birokrasi.
Kami menduga ada keterlibatan oknum Lembaga Legislatif Dan Birokrasi di lingkaran Bupati yang turut mengatur proyek di seluruh Dinas – dinas yang ada di Kabupaten Muara Enim yang ikut menikmati keuntungan dari proyek tersebut,” tuturnya kepada awak media, Kamis (11/06/26).
Ia juga berharap KPK menerapkan penelusuran terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil korupsi. Menurutnya, aset maupun harta yang diperoleh dari dugaan tindak pidana tersebut harus disita negara sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara.
“Kami berharap dugaan money laundering atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi juga ditelusuri secara menyeluruh dan aset-aset yang berasal dari hasil kejahatan tersebut dapat disita,”harapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Muara Enim mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ia menyatakan masyarakat siap memberikan informasi yang diperlukan guna membantu proses penegakan hukum.
Muara Enim sebenarnya memiliki potensi besar untuk maju. Sayangnya, yang berulang kali menjadi berita nasional bukan prestasi pembangunan, melainkan parade pejabat gagal menahan godaan uang.
“Akibatnya, publik semakin sinis. Ganti wajah, ganti slogan, ganti baliho, ganti janji kampanye, tetapi aroma busuk korupsinya terasa tetap sama. Selama pola itu tidak diputus, rakyat hanya akan terus menyaksikan episode baru dari serial lama yang sangat melelahkan,” pungkasnya.
