PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Target pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 6 persen menjadi tantangan yang ingin dijawab Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel. Organisasi dunia usaha itu mendorong lahirnya strategi konkret yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, memperkuat investasi, dan memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.
Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumsel 2026 yang digelar di Swarna Dwipa Hotel Palembang, Kamis (24/9/2026).
Mengangkat tema “Strategi Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Menuju 6 Persen”, forum ini mempertemukan pemikiran dunia usaha dan pemerintah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan serta langkah aksi menghadapi tantangan ekonomi daerah.
Ketua Umum Kadin Sumsel Affandi Udji mengatakan, target pertumbuhan 6 persen tidak cukup hanya dibahas sebagai angka dalam agenda pembangunan. Dibutuhkan peta jalan yang jelas serta kolaborasi lintas sektor agar target tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang nyata.
“Melalui Rapimprov 2026 ini, kita bersama seluruh pemangku kepentingan menghimpun pemikiran strategis guna merumuskan rekomendasi kebijakan serta peta jalan aksi yang konkret untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan menembus angka 6 persen,” kata Affandi.
Menurut Affandi, Rapimprov tahun ini memiliki arti penting karena berlangsung di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kadin yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Ia menilai penguatan kelembagaan Kadin melalui regulasi tersebut berpotensi memperluas peran organisasi di daerah. Sejumlah mandat yang menjadi perhatian antara lain keterlibatan dalam kebijakan dan fiskal daerah, penguatan keanggotaan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
RUU tersebut juga mencakup pengembangan sistem informasi terintegrasi dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis.
“Penguatan kelembagaan Kadin melalui RUU Kadin membawa mandat yang sangat krusial bagi Kadin di daerah,” ujar Affandi.
Kadin Dorong Kebijakan yang Menjawab Kebutuhan Dunia Usaha
Affandi mengatakan, penguatan peran kelembagaan harus diikuti dengan penyesuaian arah organisasi terhadap agenda pembangunan daerah. Kadin Sumsel, kata dia, perlu memastikan konsolidasi dunia usaha menghasilkan masukan yang relevan bagi pemerintah.
Rapimprov tidak boleh berhenti pada pembahasan internal. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan transformasi pembangunan Sumsel.
“Kadin Sumsel siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem ekonomi yang solid, inklusif dan berdaya saing,” katanya.
Ia berharap hasil Rapimprov dapat menjadi pijakan bersama dalam memperkuat hubungan pemerintah dan dunia usaha, sekaligus mendorong terciptanya iklim ekonomi yang mampu menghadapi perubahan.
“Mari kita satukan komitmen dan kerja nyata demi mewujudkan kejayaan ekonomi Sumatera Selatan,” tegas Affandi.
Pemprov Sumsel: Pertumbuhan 5,32 Persen Masih Bisa Didorong
Dukungan terhadap agenda tersebut disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Apriyadi Mahmud.
Apriyadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumsel yang mencapai 5,32 persen menjadi salah satu indikator bahwa target 6 persen masih dapat dikejar. Namun, ia menekankan pencapaian tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan dunia usaha.
“Perlu perjuangan dan usaha bersama,” ujar Apriyadi.
Menurutnya, pemerintah daerah menyambut baik upaya Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemprov Sumsel, kata dia, memberikan dukungan terhadap berbagai langkah dunia usaha untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
“Kami dari Pemprov Sumsel mendukung penuh. Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen, tentu akan berdampak pada perputaran ekonomi Sumsel, dan yang menikmati dampaknya adalah masyarakat Sumatera Selatan,” pungkasnya. (WNA)
