PALI, SUMSELJARRAKPOS– Wakil Ketua II DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, SH., MH menegaskan kekecewaannya atas lambatnya respons Dinas Kesehatan Kabupaten PALI terhadap laporan warga, terutama terkait layanan kesehatan darurat.
Seruan ini disampaikan setelah keluhan warga muncul di media sosial tentang penolakan salah satu Puskesmas setempat untuk mengantar pasien kritis ke Rumah Sakit Prabumulih menggunakan ambulance.
“Kejadian seperti ini sangat tidak bisa diterima. Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera mengambil langkah tegas. Ini soal nyawa manusia dan harus menjadi prioritas utama,” tegas Firdaus Hasbullah di Gedung DPRD PALI, Senin (6/01/25) malam.
Firdaus, yang akrab disapa FH ini, menegaskan bahwa ambulans di setiap puskesmas harus difungsikan sesuai peruntukannya, yaitu untuk menyelamatkan pasien, khususnya dalam kondisi gawat darurat.
Penolakan penggunaan ambulans, menurutnya, adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab pelayanan kesehatan.
“Ambulans bukan hanya kendaraan, tapi alat penyelamat nyawa. Setiap puskesmas harus memprioritaskan penggunaannya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan,” tambah politisi dari Partai Demokrat ini dengan nada tegas.
Sebagai langkah lanjut, Firdaus mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap puskesmas yang terlibat.
Ia juga menekankan agar pelayanan kesehatan di PALI tidak hanya memenuhi standar, tetapi mampu merespons situasi darurat tanpa terhambat birokrasi.
“Administrasi bisa menyusul, tetapi menyelamatkan nyawa tidak boleh ditunda. Kadinkes harus segera mengevaluasi puskesmas terkait untuk memastikan kejadian ini tidak terulang,” ujarnya.
Firdaus mengingatkan bahwa isu ini bisa merusak citra pemerintah daerah dan DPRD jika tidak segera ditangani.
Ia menekankan pentingnya perhatian penuh terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan, mengingat respons masyarakat yang sangat sensitif terhadap isu pelayanan publik.
“Jika ini dibiarkan terus berkembang tanpa tindakan nyata, masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah daerah dan DPRD tidak peduli terhadap kesehatan mereka. Ini harus segera diatasi dengan langkah cepat dan tegas,” tegas Firdaus.
Dengan dorongan tegas ini, Firdaus berharap Dinas Kesehatan PALI segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan dan memastikan setiap warga mendapatkan penanganan yang layak, terutama dalam situasi darurat.
“Harapannya, kejadian serupa tidak lagi menodai kepercayaan masyarakat terhadap instansi kesehatan di Kabupaten PALI,” pungkasnya. (*)
