PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Founder Pemuda Progresif Revolusioner, M. Eko Wahyudi, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri yang menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Eko, struktur tersebut bukan lagi ruang perdebatan politik, melainkan telah final secara konstitusional sebagai bagian dari desain besar reformasi kelembagaan negara pasca-1998.
“Struktur Polri di bawah Presiden itu bukan wacana, bukan opini, dan bukan tafsir politik. Itu adalah hasil konsensus reformasi dan sudah final secara hukum dan konstitusional,” tegas Eko dalam keterangannya, Senin (26/1/2026) malam
Ia menilai, penegasan Kapolri justru penting untuk menjaga kepastian sistem ketatanegaraan dan mencegah munculnya narasi-narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan struktural di sektor keamanan nasional.
“Kalau struktur fundamental negara terus diperdebatkan tanpa dasar konstitusional yang jelas, yang lahir bukan demokrasi, tapi instabilitas kelembagaan,” ujar Eko Aktivis Parlemen Jalanan ini.
Eko menegaskan, posisi Polri di bawah Presiden merupakan produk langsung dari agenda reformasi 1998, yang secara sistemik mengakhiri dwifungsi ABRI dan membangun arsitektur baru sektor keamanan berbasis supremasi sipil.
Dasar hukumnya, kata dia, sangat jelas, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, yang menjadi fondasi pemisahan TNI dan Polri serta transformasi Polri sebagai institusi sipil profesional.
“Itu bukan produk kekuasaan sesaat, tapi hasil kompromi politik nasional untuk membangun negara demokratis. Menggugat itu sama artinya dengan menggugat konsensus reformasi,” katanya.
Dalam konteks tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks mulai dari kejahatan transnasional, konflik sosial, radikalisme, hingga kejahatan siber, Eko menilai negara justru membutuhkan sistem komando yang jelas, terintegrasi, dan bertanggung jawab secara politik.
“Negara tidak bisa berjalan dengan struktur abu-abu. Harus ada kejelasan siapa mengendalikan, siapa bertanggung jawab, dan kepada siapa institusi keamanan tunduk,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa problem utama Polri saat ini bukanlah pada posisi strukturalnya, melainkan pada agenda reformasi internal, penguatan integritas, profesionalisme, serta keberanian membersihkan penyalahgunaan kewenangan.
“Struktur sudah benar. Yang harus diperkuat adalah kultur institusi. Jangan salah alamat: persoalan etika dan profesionalisme tidak diselesaikan dengan mengubah desain negara,” ujarnya.
Eko menilai, sikap Kapolri yang menegaskan posisi Polri justru menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan memastikan kesinambungan arah reformasi nasional.
“Negara kuat bukan negara yang terus mengutak-atik strukturnya, tetapi negara yang konsisten menjaga arah reformasinya. Penegasan posisi Polri di bawah Presiden adalah bagian dari menjaga konsistensi itu,” pungkasnya (EW)
