PALEMBANG SUMSEL JARRAKPOS — Sejumlah persoalan krusial dalam pelayanan transportasi dan pengelolaan lalu lintas di Kota Palembang mencuat dalam agenda Reses Dapil I DPRD Kota Palembang Masa Persidangan (MP) I Tahun 2025 yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Jumat (5/12/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dari enam fraksi itu, berbagai keluhan masyarakat terkait minimnya pengawasan, buruknya sarana prasarana, hingga lemahnya manajemen operasional Dishub dipaparkan secara terbuka.
Koordinator Reses Dapil I, M. Hibbani (PKS), bersama anggota M. Aris Alkautsar (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Junaidi Wiratama (PAN), dan Sabia Afriyani (NasDem) bergantian menyampaikan hasil temuan di lapangan.
Yustin Kurniawan menyoroti masih banyaknya titik jalan yang minim penerangan. Ia mendesak Dishub untuk serius melakukan pemerataan pemasangan lampu jalan mengingat kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
Selain itu, Yustin juga mempertanyakan mandeknya layanan minibus Transmusi di Kecamatan Plaju yang sudah memiliki halte, namun tidak beroperasi.
Kritik lebih tajam datang dari RM Yusuf Indra Kesuma yang menyoroti efektivitas pengawasan lalu lintas menggunakan CCTV. Ia mempertanyakan jumlah CCTV yang benar-benar aktif dan pemanfaatannya saat terjadi kemacetan.
“Masih ada petugas lapangan yang tidak responsif ketika kemacetan terjadi di beberapa simpang. Ini harus dibenahi,” tegas Indra.
Sementara itu, Sabia Afriyani mengungkap maraknya parkir liar di kawasan pemukiman, terutama di Jalan Manunggal yang dipenuhi kafe dan tempat usaha yang dinilai belum memiliki izin memadai.
Menutup pembahasan, Ketua Reses M. Hibbani meminta Dishub menyerahkan data lengkap mengenai jumlah titik layanan transportasi dan jumlah personel pengawasan yang bertugas di lapangan.
DPRD menilai tata kelola transportasi dan lalu lintas di Palembang masih jauh dari standar kota metropolitan. Karena itu, Dishub didesak untuk melakukan evaluasi internal serta menetapkan prioritas program yang berorientasi solusi, bukan reaktif.
“Palembang membutuhkan tata kelola transportasi yang lebih modern dan responsif, bukan sekadar menunggu aduan masyarakat,” tegas Hibbani.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, mengakui sejumlah kendala yang dihadapi pihaknya. Mulai dari keterbatasan sarana, personel, hingga kondisi cuaca yang kerap membuat petugas sulit bekerja optimal.
“Kami memiliki sembilan koordinator lapangan dengan dua shift setiap hari. Namun jumlah kendaraan operasional masih sangat terbatas,” ujarnya.
Terkait persoalan parkir liar dan kebisingan yang disebabkan usaha-usaha di permukiman, Agus menyatakan siap menindaklanjuti laporan warga dan akan berkoordinasi dengan Satpol PP jika ditemukan pelanggaran.
Agus juga menyinggung rencana peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir melalui sistem kerja sama dengan pihak ketiga yang saat ini masih dalam kajian. (WNA)
