MUARA ENIM, SUMSELJARRAKPOS-Perayaan HUT ke-79 Kabupaten Muara Enim berubah menjadi panggung kritik keras terhadap pemerintah daerah. Di tengah kehadiran Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Bupati Muara Enim, jajaran DPRD, dan perwakilan 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, puluhan warga dan lembaga masyarakat justru menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD, Kamis (20/11/2025).
Bukannya euforia, gedung DPRD dipenuhi suara protes yang menyoroti dugaan permainan proyek, pungutan bermasalah, hingga keterlibatan oknum pejabat yang dianggap masih “berkuasa di belakang layar”.
Dalam aksi yang dipimpin H. Adriansyah dan Solihin itu, massa menyebut perayaan besar daerah justru menjadi ironi. Di balik panggung mewah dan tamu penting, mereka menilai tata kelola pemerintahan justru dipenuhi ketimpangan.
Orator aksi langsung menembakkan sejumlah dugaan terkait pengkondisian lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), penggunaan material ilegal untuk proyek pemerintah, dan maladministrasi penarikan pajak Galian C oleh Bapeda yang dinilai tidak memiliki dasar hukum jelas.
“Momentum ini bukan pesta. Ini saat di mana suara publik harus didengar langsung oleh bupati dan gubernur,” kata Adriansyah lantang di hadapan sejumlah massa aksi.
Adriansyah juga mendesak DPRD berhenti menjadi “eksekutor proyek” dan kembali ke jalur pengawasan sebagaimana amanat undang-undang.
Bagian paling tajam dari aksi ini muncul ketika nama seorang oknum pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, berinisial IS kembali diteriakkan massa.
Dalam beberapa tahun terakhir, nama ini memang beberapa kali mencuat dalam berbagai isu pengadaan proyek. Di lapangan, massa menyebut IS sebagai “joker”—istilah yang dipakai untuk menyebut tokoh yang disebut-sebut mengatur lalu lintas proyek dari balik layar.
“Kami mendesak Bupati Muara Enim berhenti memakai oknum bermasalah. IS selalu muncul dalam dugaan pengkondisian proyek. Sehingga pecat saja oknum tersebut jika tidak kredibilitas bupati runtuh,” ujar Adriansyah.
Solihin berbicara lebih keras lagi. Ia mengungkapkan bahwa IS pernah mengakui menerima kompensasi proyek lebih dari Rp1 miliar dan telah mengembalikannya, namun hingga kini tidak ada proses hukum yang berjalan.
“Kalau uang sudah dikembalikan, lalu selesai? Publik bertanya: kenapa tidak diproses? Kenapa dibiarkan tetap aktif di PUPR? Ini yang janggal,” kata Solihin di hadapan massa.
Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan IS bukan sekadar isu pinggir jalan. Menurutnya, posisi IS “masih sangat berpengaruh” dalam alur pekerjaan di PUPR.
“Faktanya, sampai hari ini ia masih berperan sebagai pengendali. Masih jadi joker. Masih ikut menentukan siapa dapat proyek, siapa tidak,” tegasnya.
Aksi ini memunculkan satu hal yang paling menohok: adanya dugaan pemerintahan dua lapis. Di atas kertas, proyek dikendalikan oleh pejabat struktural. Namun massa menilai ada tokoh non-struktural atau oknum tertentu yang justru disebut-sebut pegang kendali.
Massa mendesak Bupati Muara Enim untuk mengambil langkah tegas dan berani.
“Kalau kepala daerah terus memelihara oknum yang dianggap bermasalah, jangan salahkan kalau kepercayaan publik ambruk,” teriak salah satu peserta aksi.
Di tengah rangkaian seremoni yang biasa dihiasi pujian dan pencapaian, aksi ini menghadirkan wajah lain Muara Enim: wajah yang menuntut perubahan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami menolak permainan. Kami menolak tangan-tangan tersembunyi yang membuat proyek jadi bancakan,” ujar seorang peserta aksi.
Demonstrasi berlangsung damai hingga selesai, di bawah pengamanan ketat aparat. Namun gaung tuntutan itu jelas: pemerintahan bersih bukan hanya slogan perayaan, tetapi tuntutan konkret warga.
Hingga berita ini diturunkan, masih berusaha untuk mengkonfirmasi baik Dinas PUPR maupun IS atas dugaan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut.
