PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS — Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Merah Total (SERBU METAL) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (12/5).
Aksi ini menuntut adanya perlindungan serius terhadap siswa dari keluarga kurang mampu dari berbagai bentuk tekanan biaya pendidikan di sekolah.
Dalam aksi tersebut, massa menilai masih terdapat praktik di sejumlah sekolah SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, yang dinilai membebani orang tua siswa dengan berbagai pungutan.
Mulai dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya seragam, pembelian buku wajib, uang pembangunan, hingga biaya kegiatan sekolah lainnya.
Koordinator aksi, Krisna Dwi Adiputra, dalam orasinya menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga buruh dan pekerja.
“Kami menilai masih ada praktik yang menekan wali murid, bahkan sampai pada ancaman tidak bisa mengikuti ujian jika pembayaran belum dipenuhi. Ini bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan,” tegas Krisna didampingi koordinator lapangan, Aria.
Ia menambahkan, pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Desak Surat Edaran Tegas
SERBU METAL mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menerbitkan surat edaran resmi yang melarang segala bentuk intimidasi maupun tekanan kepada siswa dan orang tua terkait pembayaran biaya sekolah.
Menurut mereka, kebijakan tersebut penting sebagai bentuk perlindungan terhadap siswa kurang mampu, sekaligus memastikan sekolah tidak melakukan praktik yang merugikan peserta didik.
“Kami meminta ada sikap tegas dari Dinas Pendidikan. Jangan sampai sekolah menjadikan alasan administrasi sebagai alat tekanan terhadap siswa,” lanjut Krisna.
Soroti Peran Pemerintah
Krisna menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata.
Ia menyoroti pentingnya optimalisasi program bantuan seperti Dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan.
“Pendidikan adalah hak dasar. Negara sudah menyiapkan berbagai program bantuan, tinggal bagaimana pengawasan dan implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
SERBU METAL juga meminta Dinas Pendidikan Sumsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan biaya pendidikan di sekolah-sekolah.
Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penarikan biaya kepada siswa.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa menyatakan akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. ***
