PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Horas Bangso Batak (HBB) Provinsi Sumatera Selatan menegaskan dukungannya terhadap kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPD HBB Sumsel, Desmon Simanjuntak, SH didampingi Ketua DPD HBB Sumsel, Jufernando Simanjuntak, SH, Sekretarisnya, Jackson Sahala Pakpahan, SH dan segenap pengurus DPD HBB Sumsel di Sekretariat DPD HBB Sumsel, Sabtu (31/1/2026).
Ketua Harian DPD HBB Sumsel Desmon Simanjuntak, mengatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus bagian penting dari desain reformasi sektor keamanan pasca reformasi.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Ini bukan hanya soal struktur, tetapi soal efektivitas negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Desmon.
Menurut Desmon, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat respons cepat aparat di lapangan, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan dinamika keamanan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Indonesia adalah negara besar dengan wilayah luas dan keragaman sosial yang tinggi. Polri harus memiliki jalur komando yang jelas dan cepat. Jika terlalu birokratis, kecepatan pengambilan keputusan bisa terganggu,” katanya.
Desmon menegaskan, secara yuridis posisi Polri di bawah Presiden telah ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta diperkuat melalui ketetapan MPR pasca reformasi, termasuk TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
“Ini adalah mekanisme checks and balances yang sehat dalam negara demokrasi. Ada kekuasaan eksekutif, tetapi tetap diawasi oleh legislatif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD HBB Sumsel Jufernando Simanjuntak menyatakan bahwa keberadaan Polri yang kuat dan profesional sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan publik terhadap negara.
“Keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Ketika Polri bekerja efektif dan independen, masyarakat akan merasa terlindungi dan roda ekonomi bisa berjalan dengan baik,” kata Jufernando.
Sementara itu, Sekretaris DPD HBB Sumsel, Jackson Sahala Pakpahan, menambahkan bahwa HBB Sumsel mendorong Polri terus mengedepankan pendekatan humanis, profesional, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menjalankan tugasnya.
DPD HBB Sumsel juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan, serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem keamanan nasional yang efektif dan berkeadilan.
“Kami berharap pemerintah tetap konsisten menjaga tatanan ketatanegaraan yang sudah disepakati, serta terus memperkuat peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tutupnya. **
