LUBUKLINGGAU SUMSELJARAKPOS.com-
Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau memberikan kado istimewa bagi warganya di momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kebijakan baru, Pemkot resmi menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wajib pajak dengan nilai di bawah Rp150.000, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program pembebasan PBB tersebut berlaku mulai 18 Agustus hingga 18 September 2025, sekaligus dibarengi dengan penghapusan denda PBB tahun 2025.
Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
“Momentum kemerdekaan harus menjadi semangat berbagi dan menguatkan masyarakat. Dengan pembebasan PBB dan penghapusan denda, kami ingin meringankan kewajiban warga sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak daerah,” ujar Wali Kota, Senin (18/8/2025).
Selain keringanan pajak, Pemkot juga menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp2 juta untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan di Lubuk Linggau.
Tidak hanya itu, Pemkot turut memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumsel Babel dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan UMKM untuk berkembang lebih besar dengan dukungan pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
Program keringanan pajak dan bantuan UMKM ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT RI ke-80 di Kota Lubuk Linggau. Dengan mengusung tema nasional “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, pemerintah kota menekankan pentingnya kebersamaan dan semangat kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Semoga masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi rakyat kecil,” tambah Wali Kota.
Langkah Pemkot Lubuk Linggau ini disambut positif oleh masyarakat. Banyak warga menilai program pembebasan PBB dan bantuan UMKM merupakan kebijakan pro-rakyat yang nyata terasa manfaatnya. (Snd)
