PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS— Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pangan, khususnya beras.
Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin pada keterjangkauan harga beras yang dibeli masyarakat.
Aktivis 98, Ing Suardi, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perberasan di Sumatera Selatan, mulai dari ketersediaan stok, distribusi hingga mekanisme pembentukan harga di tingkat konsumen.
“Kalau Sumatera Selatan merupakan daerah lumbung pangan dan produksi beras kita cukup besar, mengapa masyarakat masih harus menghadapi harga beras yang relatif tinggi?” ujar Ing Suardi.
Menurut dia, persoalan harga beras tidak cukup dilihat hanya dari sisi produksi.
Pemerintah perlu mencermati seluruh mata rantai distribusi, mulai dari petani, penggilingan, distributor, pedagang besar hingga pengecer.
Ing Suardi menilai terdapat dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan.
Di satu sisi, petani harus memperoleh harga gabah yang layak agar kesejahteraannya terjaga. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga membutuhkan beras dengan harga yang wajar dan terjangkau.
“Kita tentu ingin petani mendapatkan harga gabah yang layak. Tetapi masyarakat sebagai konsumen juga jangan sampai dibebani harga beras yang terlalu tinggi,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bulog dan Satgas Pangan meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga beras.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi praktik yang dapat mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Ing Suardi mengatakan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan pangan.
“Jangan sampai masyarakat yang daya belinya sedang tertekan kembali dibebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras,” ujarnya.
Jangan Berhenti pada Predikat Lumbung Pangan
Menurut Ing Suardi, predikat Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan tidak seharusnya hanya menjadi kebanggaan berdasarkan angka produksi.
“Jangan sampai kita hanya bangga menyebut Sumsel sebagai lumbung pangan, tetapi rakyatnya justru kesulitan membeli beras.
Ukuran keberhasilan ketahanan pangan bukan hanya berapa banyak produksi yang dihasilkan, tetapi juga apakah masyarakat mampu memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah konkret. Pertama, melakukan pemantauan perkembangan harga beras secara berkala di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Kedua, memastikan ketersediaan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi dan tata niaga beras dari tingkat produsen hingga konsumen.
Keempat, memastikan program stabilisasi harga benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang memiliki daya beli terbatas.
Kelima, memberikan perlindungan kepada petani agar memperoleh harga gabah yang layak tanpa menjadikan konsumen sebagai pihak yang harus menanggung beban harga yang tidak wajar.
Selain itu, Ing Suardi mendorong adanya transparansi mengenai kondisi produksi, stok, distribusi dan perkembangan harga beras di Sumatera Selatan.
Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pangan secara lebih objektif.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.
“Petani jangan dirugikan, konsumen jangan dibebani. Pemerintah harus hadir memastikan rantai pangan berjalan sehat sehingga petani mendapatkan harga yang layak dan masyarakat tetap mampu membeli beras dengan harga terjangkau,” pungkas Ing Suardi.**
