PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Di tengah meningkatnya tantangan sosial, polarisasi politik, hingga maraknya konflik horizontal di ruang digital, organisasi kemasyarakatan (ormas) di Sumatera Selatan diingatkan untuk kembali pada fungsi utamanya: menjaga persatuan dan menjadi perekat sosial masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Reformasi 2026 di Ballroom Mahameru Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (20/5/2026).
Mengusung tema “Dengan Semangat Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Reformasi Kita Tingkatkan Silaturahmi Antar Ormas se-Sumsel untuk Sumsel Aman dan Kondusif”, forum tersebut mempertemukan berbagai elemen organisasi masyarakat, tokoh lintas komunitas, unsur pemerintah, hingga aparat kepolisian.
Di tengah dinamika sosial dan politik nasional yang terus berubah, forum itu tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Sejumlah pembicara justru menyoroti tantangan serius yang kini dihadapi masyarakat, mulai dari menguatnya politik identitas, penyebaran disinformasi di media sosial, hingga potensi gesekan antar kelompok yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, mengatakan ormas harus mampu menjadi penengah di tengah masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana dengan kepentingan kelompok sempit.
“Semangat reformasi jangan dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Reformasi harus melahirkan kedewasaan demokrasi dan memperkuat persaudaraan kebangsaan,” kata Yusuf dalam sambutannya.
Menurut dia, Sumatera Selatan selama ini dikenal sebagai daerah yang relatif aman dan kondusif karena kuatnya budaya toleransi dan komunikasi antarelemen masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi masyarakat menjaga tradisi tersebut di tengah meningkatnya tensi sosial akibat perkembangan teknologi informasi dan dinamika politik nasional.
“Jangan sampai perbedaan pilihan, perbedaan organisasi, atau perbedaan pandangan membuat masyarakat terpecah. Ormas harus menjadi perekat, bukan pemicu konflik,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Selatan, akademisi, hingga aktivis reformasi 1998 turut mengulas makna Hari Kebangkitan Nasional dan Reformasi di tengah kondisi Indonesia saat ini.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah perubahan pola ancaman terhadap persatuan bangsa. Jika pada masa lalu konflik lebih banyak terjadi secara fisik, kini perpecahan dinilai justru lebih banyak dipicu oleh narasi di ruang digital.
Akademisi yang hadir dalam forum itu menilai masyarakat saat ini menghadapi tantangan baru berupa banjir informasi yang sering kali tidak terverifikasi dan memicu polarisasi sosial. Karena itu, peran tokoh masyarakat dan ormas dinilai semakin penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Selain membahas isu kebangsaan, forum tersebut juga menjadi ruang konsolidasi antarormas di Sumsel untuk memperkuat komunikasi dan membangun kerja sama sosial di tingkat masyarakat bawah.
Peserta dialog sepakat bahwa semangat kebangkitan nasional tidak cukup hanya diperingati secara simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga persatuan, menghindari provokasi, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang semakin majemuk.
Bagi PMPB Sumsel, menjaga kondusivitas daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Terlebih Sumatera Selatan dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga stabilitas di kawasan Sumatera.
Di akhir kegiatan, para peserta menyerukan pentingnya membangun budaya dialog, memperkuat silaturahmi lintas organisasi, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. (WNA)
