PRABUMULIH, SUMSEL JARRAKPOS, – Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan Kota Prabumulih, Sumatra Selatan. Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, viral di media sosial setelah mendadak dicopot dari jabatannya pada Senin, 15 September 2025. Tidak hanya Roni, seorang petugas keamanan sekolah juga disebut turut dimutasi.
Isu berembus kencang bahwa pencopotan ini berkaitan dengan teguran Roni kepada seorang siswa yang diketahui anak Wali Kota Prabumulih, H Arlan, karena memarkirkan mobil di lapangan sekolah. Potongan video tangis haru siswa melepas kepergian Roni semakin memperkuat spekulasi publik.
Namun, klarifikasi yang muncul belakangan justru menambah kabut tebal.
Versi Dinas Pendidikan: Mutasi Biasa
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A Darmadi, membenarkan adanya pergantian pimpinan di SMPN 1. Ia menegaskan langkah itu merupakan permintaan langsung dari Wali Kota dan bagian dari “penyegaran organisasi”.
“Bukan karena anak wali kota ditegur. Ini hanya untuk penyegaran,” kata Darmadi, Selasa (16/9).
Posisi Roni disebut telah digantikan oleh Kusno sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Versi Roni: Ikhlas, tapi Mengambang
Roni sendiri mengaku sudah melakukan serah terima jabatan. Ia mengatakan ikhlas menerima keputusan tersebut, namun enggan merinci kebijakan apa yang membuat dirinya dicopot. “Saya hormati keputusan pimpinan. Saya siap ditugaskan di mana saja,” ujarnya.
Meski begitu, pernyataan Roni tidak sepenuhnya menjawab mengapa mutasi mendadak itu terjadi.
Versi Wali Kota: Hoaks dan Permintaan Maaf
Kebingungan semakin bertambah ketika Wali Kota Prabumulih, H Arlan, justru menyampaikan klarifikasi berbeda. Dalam unggahan akun Instagram resminya, Arlan menegaskan Roni tidak pernah dicopot. Ia menyebut kabar mutasi itu sebagai hoaks, seraya meminta maaf kepada publik dan kepada Roni secara pribadi.
“Pak Roni hanya saya tegur, tidak saya pindahkan. Isu soal anak saya membawa mobil ke sekolah juga tidak benar,” ujar Arlan, didampingi Wakil Wali Kota dan jajaran pejabat Pemkot.
Pernyataan ini kontan bertolak belakang dengan keterangan Dinas Pendidikan sebelumnya.
Pengamat: Gejala Buruk Tata Kelola
Pengamat politik Ade Indra Chaniago menilai kegaduhan ini mencerminkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap persoalan publik. “Para pemimpin kita tampak tidak paham mengelola urusan secara profesional. Mereka juga gagal mengantisipasi peran media sosial dalam menguji transparansi,” katanya.
Ade mendesak DPRD Prabumulih menggunakan hak bertanya untuk mengurai siapa sebenarnya yang menyebarkan informasi simpang siur ini. “Jika tidak dibuka terang benderang, ke depan publik akan terus disuguhi kebingungan seperti ini,” tegasnya.(WNA)
