Politik

Partai Prima Sumsel Tancap Gas Konsolidasi, Bidik Lolos Verifikasi KPU

1
×

Partai Prima Sumsel Tancap Gas Konsolidasi, Bidik Lolos Verifikasi KPU

Sebarkan artikel ini

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Sumatera Selatan mulai mengakselerasi konsolidasi sebagai langkah strategis menjelang tahapan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Desember 2026 mendatang.

Melalui Rapat Konsolidasi Wilayah yang digelar di Asrama Haji Palembang, Sabtu (18/7/2026), partai tersebut menegaskan komitmennya membangun kekuatan politik hingga tingkat akar rumput demi memastikan seluruh persyaratan sebagai peserta pemilu 2029 dapat terpenuhi.

Rapat konsolidasi dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Prima R. Gautama Wiranegara, Ketua DPW Partai Prima Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, jajaran pengurus DPD Partai Prima kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, serta Ketua Umum organisasi sayap Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Wahidah Baharuddin Upa bersama pengurus.

Kehadiran pengurus pusat dalam agenda tersebut menjadi sinyal bahwa DPP Partai Prima memberikan perhatian serius terhadap kesiapan organisasi di Sumatera Selatan.

Konsolidasi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperkuat mesin politik partai menjelang tahapan Pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Prima R. Gautama Wiranegara mengatakan, seluruh jajaran partai diminta bergerak cepat menyempurnakan struktur kepengurusan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin. Ini kerja nyata, bukan sekadar formalitas. Struktur yang masih belum lengkap akan segera kita selesaikan sehingga saat tahapan pendaftaran dimulai seluruh persyaratan KPU sudah terpenuhi,” ujar Gautama.

Menurut dia, kekuatan sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur, tetapi juga ditopang organisasi yang aktif bekerja di tengah masyarakat.

Karena itu, penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi fokus utama Partai Prima dalam beberapa bulan ke depan.

Selain membahas penguatan organisasi, Gautama menegaskan Partai Prima tetap berkomitmen mengawal agenda pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Ia menyebut program hilirisasi, penguatan ekonomi nasional, dan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bagian dari platform perjuangan partai.

“Seluruh kader harus berada pada satu garis perjuangan. Politik harus menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Prima Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti arahan DPP dengan mempercepat pembentukan dan penyempurnaan kepengurusan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Menurut Asrul, tenggat waktu menuju tahapan verifikasi KPU menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kerja organisasi yang terukur dan terkoordinasi.

“Kami menerima mandat dari DPP untuk bergerak cepat. Hari ini saya instruksikan seluruh jajaran DPW dan DPD agar segera melengkapi administrasi dan kepengurusan hingga tingkat kelurahan.Target kami jelas, seluruh persyaratan verifikasi KPU harus dapat dipenuhi tepat waktu,” katanya.

Ia optimistis konsolidasi yang dilakukan secara menyeluruh akan memperkuat kesiapan Partai Prima Sumsel menghadapi tahapan politik mendatang sekaligus memperluas basis dukungan masyarakat.

Ketua DPK Partai Prima Kota Palembang, Fitriansyah, menilai konsolidasi wilayah menjadi momentum penting untuk membangun semangat kader sekaligus menghidupkan kerja-kerja politik di tingkat akar rumput.

“Ini bukan sekadar rapat organisasi. Ini adalah langkah awal membangun mesin partai yang solid. Seluruh kader harus turun ke masyarakat, memperkuat komunikasi politik, dan membangun kepercayaan publik terhadap Partai Prima,” ujarnya.

Melalui konsolidasi tersebut, Partai Prima Sumsel menargetkan seluruh struktur organisasi dapat terbentuk secara utuh sebelum tahapan verifikasi dimulai.

Dengan penguatan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, partai itu berharap tidak hanya memenuhi persyaratan administratif KPU, tetapi juga memiliki mesin politik yang siap bekerja dan berkembang di tengah masyarakat menjelang kontestasi Pemilu.***