PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Menjelang Pencoblosan pada 27 November 2024 yang tak lama lagi, Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP SURAK) Kota Palembang semakin gencar melakukan kampanye besar-besaran menolak politik uang.
Kampanye ini dilakukan melalui pemasangan poster-poster himbauan yang tersebar di berbagai lokasi strategis di 107 kelurahan se-Kota Palembang.
Ketua LPP SURAK Kota Palembang, Ki Mus Mulyono, SP, menegaskan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari komitmen LPP SURAK untuk menjaga integritas pemilu dan mendorong masyarakat agar menolak segala bentuk suap politik.
“Politik uang merusak demokrasi, mengkhianati rakyat, dan membahayakan masa depan kota kita. Masyarakat harus berani menolak segala bentuk tawaran materi yang bertujuan mempengaruhi pilihan mereka,” tegasnya kepada wartawan, Senin (11/11/24).
Lebih lanjut, Ki Mus menyampaikan jika pemasangan poster ini dilakukan di sejumlah titik strategis yang kerap dilalui masyarakat, seperti pasar, pusat-pusat layanan publik, hingga ruang-ruang terbuka.
Poster-poster tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk memilih secara cerdas dan tidak tergiur oleh iming-iming uang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sebagai pemantau pemilu, kami ingin memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Politik uang tidak hanya merusak proses pemilihan, tetapi juga berdampak buruk pada pemerintahan ke depan. Kami menargetkan pemasangan poster di titik-titik yang mudah diakses warga, agar pesan ini dapat dilihat dan diresapi oleh sebanyak mungkin orang,” jelas Ki Mus Mulyono.
Kata Mus, kampanye ini pihaknya juga menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan, yang mendukung penuh upaya ini.
Sejumlah kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk diskusi publik dan forum warga di berbagai kelurahan, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas.
Salah satu warga, Rian, yang merupakan warga Seberang 1 Ulu Ilir, mengapresiasi langkah yang diambil oleh LPP SURAK.
“Kami mendukung penuh gerakan ini. Kalau pemimpin dipilih karena uang, mereka hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi. Kami berharap masyarakat sadar bahwa suara kita tidak boleh dibeli,” ujarnya.
Selain kampanye poster, LPP SURAK juga berkomitmen untuk terus memantau proses Pilkada Kota Palembang hingga selesai.
Ki Mus Mulyono mengungkapkan bahwa lembaganya telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik politik uang. Laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti bersama dengan pihak berwenang.
“Kami akan terus memantau setiap tahapan pemilu, memastikan tidak ada kecurangan. Masyarakat yang menyaksikan atau menjadi korban politik uang dapat melapor ke LPP SURAK. Kami siap mendampingi dan meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut,” tambahnya.
Lebih dari sekadar kampanye fisik, LPP SURAK juga aktif di media sosial untuk menyebarluaskan pesan-pesan moral kepada para pemilih.
Dengan tagar #TolakPolitikUang, lembaga ini berharap masyarakat, khususnya generasi muda, lebih peka terhadap dampak negatif politik uang.
Dalam postingannya, LPP SURAK menekankan bahwa memilih pemimpin bukan soal keuntungan sesaat, melainkan tanggung jawab moral untuk masa depan kota.
“Kami ingin generasi muda menjadi motor perubahan. Mereka harus paham bahwa pemimpin yang dipilih melalui politik uang tidak akan membawa perubahan yang baik. Oleh karena itu, kami mendorong semua pihak untuk lebih kritis dalam menghadapi Pilkada ini,” ujar Ki Mus.
Dengan kampanye masif ini, LPP SURAK optimis bahwa masyarakat Kota Palembang akan semakin sadar akan bahaya politik uang. LPP SURAK berharap Pilkada Kota Palembang 2024 bisa berlangsung dengan lebih bersih, adil, dan demokratis.
“Kami yakin dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kita bisa menciptakan Pilkada yang bermartabat, tanpa politik uang,” tutup Ki Mus (*)
