PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sumatera Selatan, Herman Misron, meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya yang digelar di Tangerang, Banten, pada 14–16 Juli 2025 lalu.
Menurut Herman, hingga kini Kementerian Hukum (Kemenkum) belum memberikan kejelasan terkait pengesahan hasil Munas. Hal ini dinilai merugikan konsolidasi internal partai di daerah maupun pusat.
“Penundaan SK ini bukan hanya memperlambat proses konsolidasi, tetapi juga menunjukkan adanya dugaan maladministrasi di tubuh Kemenkum” ujar Herman dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Aktivis asal Sumsel ini menilai pemerintah harus bersikap adil terhadap semua partai politik. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk melakukan evaluasi kinerja Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
“Bila kebijakan yang diambil justru merugikan partai politik dan berpotensi merusak citra pemerintah, maka reshuffle patut menjadi opsi yang serius dipertimbangkan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, komunikasi formal sebenarnya telah diupayakan. Berkarya, kata Herman, sudah melayangkan surat permohonan audiensi resmi, namun tidak pernah ditanggapi. Bahkan, janji pertemuan lanjutan yang disampaikan langsung oleh Menteri pada 22 Agustus lalu, tidak terealisasi hingga kini.
“Aksi demontrasi Forum Ketua DPW partai Berkarya se Indonesia di Menkum jakarta kemarin bentuk kekecewaan sekaligus alarm politik agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap aspirasi partai Berkarya ” tandas Herman,” tandas Herman. (***)
