PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Proses seleksi calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Musi Palembang tengah menjadi sorotan publik. Panitia Seleksi (Pansel) dinilai tidak transparan dalam mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang berlangsung awal Oktober ini.
Dalam pengumuman resmi bernomor 04/PANSELDIRUM–PTMK/X/2025 tertanggal 14 Oktober 2025, Pansel hanya menyebutkan tiga nama peserta yang dinyatakan lulus UKK: Akhmad Mukhlis, S.T., Erwin Adyanto, S.T., dan Ferry Kurniawan, S.T..
Namun, publik mempertanyakan dasar penilaian dan nilai akhir dari ketiga kandidat tersebut yang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Deputy Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Sumsel (K-MAKI), Feri Kurniawan, menilai langkah Pansel itu menimbulkan tanda tanya besar. Ia menegaskan bahwa seleksi jabatan publik, terutama di BUMD yang mengelola layanan vital seperti air bersih, semestinya dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
“Seleksi Dirut dan Dirum itu jangan dilakukan secara kasar hanya untuk menyingkirkan orang. Kalau kalian merasa diri sebagai panitia seleksi, umumkan juga nilai hasil seleksinya, bukan hanya nama orangnya saja,” tegas Feri, Kamis (16/10).
Feri mendesak agar Pansel memperbaiki mekanisme seleksi dengan menampilkan skor dan kriteria penilaian setiap kandidat, agar publik dapat menilai profesionalisme proses tersebut.
“Ini bukan ajang mencari ‘orang pilihan’, tapi mencari sosok yang paling layak dan berintegritas untuk memimpin perusahaan daerah yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi, Ir. A. H. K. M. Isnaini Madani, M.T., M.Si., IAI, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan.
Perumda Tirta Musi Palembang selama ini merupakan salah satu perusahaan daerah strategis milik Pemerintah Kota Palembang. Dengan cakupan layanan air bersih yang mencapai ratusan ribu pelanggan, posisi Direktur Umum dan Keuangan dianggap sangat krusial untuk menjaga stabilitas operasional dan keuangan perusahaan.
Sejumlah pihak berharap, Wali Kota Palembang sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) juga turun tangan memastikan seleksi berlangsung transparan, adil, dan tidak sarat kepentingan politik atau personal.
“Keterbukaan nilai seleksi adalah kunci agar publik percaya. Kalau sejak awal saja sudah ditutup-tutupi, bagaimana nanti publik bisa yakin dengan kinerja mereka?” tambah Feri. (WNA)
