MURATARA SUMSELJARRAKPOS.com –
Kondisi lingkungan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) semakin memprihatinkan. Sungai-sungai utama seperti Sungai Rupit dan Sungai Rawas mengalami kekeruhan parah akibat aktivitas tambang yang diduga ilegal, namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muratara dinilai tidak menunjukkan tindakan berarti.
Hal itu diungkapkan, kordinator KAWALI (Koalisi Kawal Indonesia Lestari) wilayah MLM Ilham Palesta, menuding DLH Muratara gagal menjalankan peran strategisnya dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muratara harus bertanggung jawab. Pengawasan tidak berjalan, kerusakan lingkungan dibiarkan, dan DLH seperti lembaga tidur,”tegas Ilham saat dikonfirmasi, Senin (16/6/2025).
Lebih lanjut, Ilham mendesak agar Bupati Muratara segera mengevaluasi total kinerja DLH. Bahkan, ia secara tegas meminta Kepala DLH dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal total dalam menjalankan amanah perlindungan lingkungan.
“Kalau perlu dicopot. Kepala DLH Muratara tidak mampu bekerja, tidak menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan, dan ini bukan sekadar kelalaian ini bentuk pembiaran sistematis,” katanya.
Menurut Ilham Palesta, kekeruhan air sungai bukanlah gejala biasa, melainkan indikator rusaknya ekosistem yang bisa berdampak luas bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, DLH dinilai justru abai dan pasif di tengah darurat kerusakan lingkungan tersebut.
“Sungai makin keruh, hutan mulai gundul, tambang emas ilegal dibiarkan merajalela. Lalu DLH ke mana? Mereka diam seribu bahasa saat kerusakan terjadi di depan mata,” kecam Ilham.
Ia menilai, ketidakaktifan DLH membuka ruang bagi aktivitas tambang tanpa izin terus berlangsung tanpa hambatan. Dalam situasi ini, peran pengawasan lingkungan yang seharusnya menjadi garda terdepan justru tak terlihat.
Ilham juga menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk bersikap. Ia mendorong Bupati Muratara tidak tinggal diam atas kondisi darurat lingkungan di wilayahnya.
“Bupati harus turun tangan. Jangan biarkan DLH hanya menjadi institusi formalitas tanpa fungsi nyata. Kalau tidak bisa menjaga lingkungan, lebih baik dibubarkan saja,” tegasnya. (Snd)
