PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muara Enim akhirnya buka suara terkait pemberitaan yang sempat mencuat mengenai dugaan pelarangan wartawan meliput kegiatan mereka di Hotel Aryaduta Palembang, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak 9 hingga 11 Oktober 2025 itu merupakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Perencanaan Kebutuhan SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang diikuti 49 peserta dari berbagai unit layanan kesehatan di bawah naungan Dinkes Muara Enim.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Muara Enim, Rina Evianti, AMG, SKM, M.Kes, menyatakan pihaknya tidak mengetahui adanya kejadian pelarangan peliputan oleh panitia penyelenggara. Ia menegaskan, tidak ada instruksi apa pun dari pihak Dinas untuk menutup akses media.
“Kami tidak pernah memberi perintah kepada pihak hotel ataupun panitia untuk melarang wartawan masuk. Kegiatan kami bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi,” ujar Rina saat dikonfirmasi di Palembang, Sabtu (11/10/2025).
Rina juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahpahaman di lapangan. Menurutnya, Dinkes Muara Enim menghargai peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami mohon maaf atas kejadian yang tidak kami ketahui sebelumnya. Kami sangat terbuka terhadap media dan justru berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan transparansi kepada publik,” katanya.
Rina menjelaskan, pelaksanaan Bimtek ANJAB, ABK, dan perencanaan kebutuhan SDMK tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal efisiensi penggunaan anggaran dan penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di Muara Enim.
“Penyusunan RENBUT (Rencana Kebutuhan) yang tepat berbasis kebutuhan nyata merupakan kunci efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. ANJAB dan ABK yang akurat menjadi dasar penataan organisasi, pengembangan SDM, serta perencanaan kebutuhan pegawai di masa depan,” jelasnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 49 peserta, terdiri dari unsur Dinas Kesehatan sebanyak 7 orang, Laboratorium Kesehatan 1 orang, RSUD 8 orang, dan Puskesmas sebanyak 33 orang. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dibekali prinsip, metodologi, serta tahapan penyusunan RENBUT, ANJAB, dan ABK agar mampu menerapkannya di masing-masing unit kerja.
“Kami ingin perencanaan SDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat,” tambah Rina.
Sebelumnya, sejumlah wartawan mengaku tidak diperbolehkan masuk ke ruang acara pada Jumat (10/10/2025) oleh pihak panitia. Kejadian itu menimbulkan dugaan bahwa kegiatan Dinkes Muara Enim dilakukan secara tertutup.
Pengamat komunikasi publik Rudiansyah, M.Si, sempat menyoroti hal ini dengan menilai bahwa pelarangan media dalam kegiatan pemerintah dapat menimbulkan kesan tidak transparan.
“Setiap kegiatan yang dibiayai uang negara wajib terbuka. Kalau sampai media tidak boleh meliput, publik wajar menduga ada hal yang disembunyikan,” kata Rudiansyah saat itu.
Menanggapi hal tersebut, Rina menegaskan kembali komitmen Dinkes Muara Enim untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang.
“Kami pastikan semua kegiatan Dinkes bisa diakses publik. Jika ada miskomunikasi di lapangan, itu akan kami evaluasi agar tidak terulang lagi,” tegasnya.
Pihak Dinkes Muara Enim berencana memperkuat koordinasi dengan pihak hotel dan pelaksana kegiatan untuk memastikan akses media di kegiatan mendatang berjalan lancar.
Rina berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan media dapat terus terjalin dengan baik demi peningkatan transparansi dan pelayanan publik.
“Kami percaya media adalah mitra penting dalam mengedukasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” tutupnya.
