PALEMBANG, SUMSELJARAKPOST – Komisi III DPRD Kota Palembang menghentikan aktivitas penimbunan lahan yang diduga masuk kawasan rawa konservasi di Jalan Sebatok, Taman Kenten, Palembang.
Penimbunan tersebut disorot karena berpotensi menghilangkan fungsi rawa sebagai daerah resapan dan penampung air, sekaligus memperbesar risiko banjir di permukiman warga.
Penghentian aktivitas itu dilakukan setelah Komisi III DPRD Palembang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, menyusul keluhan masyarakat yang terdampak banjir. Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H., bersama sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dari hasil peninjauan, Rubi mengatakan pihak developer telah melakukan penimbunan di lahan yang berdasarkan hasil pengecekan lapangan masuk dalam kawasan rawa konservasi.
“Kami sudah melakukan sidak. Ternyata mereka sudah melakukan penimbunan, sementara wilayah tersebut masuk kawasan rawa konservasi. Dampaknya, masyarakat di sekitar mengalami banjir karena rawa ditimbun,” kata Rubi. Selasa, 10/11/26
Komisi III, kata dia, telah meminta agar seluruh aktivitas penimbunan dihentikan. DPRD juga akan memanggil pihak developer dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan sekaligus memeriksa seluruh dokumen perizinan yang menjadi dasar kegiatan tersebut.
Dalam RDP nanti, pihak developer diminta membawa bukti kepemilikan lahan, dokumen perizinan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas penimbunan.
Rubi menegaskan, apabila pihak developer tidak mampu menunjukkan kelengkapan dokumen dan izin yang sah, DPRD akan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang mengambil tindakan tegas, termasuk menyegel lokasi.
“Kalau ternyata mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti dan perizinannya, kami meminta Satpol PP menyegel tempat tersebut,” ujarnya.
Tak hanya penghentian aktivitas dan penyegelan, DPRD juga mendorong agar lahan yang telah ditimbun dikembalikan ke kondisi semula apabila terbukti penimbunan dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan tata ruang.
Menurut Rubi, fungsi kawasan rawa konservasi harus dipulihkan karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kemampuan lingkungan menampung dan menyerap air hujan.
“Kalau memang tidak ada izinnya, mereka harus mengembalikan fungsi lahan tersebut seperti semula,” kata dia.
DPRD Palembang akan menelusuri lebih jauh legalitas kegiatan developer tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan koordinasi dengan instansi terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas penimbunan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.
Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan kawasan rawa di Palembang. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali berpotensi mengurangi daya tampung air, sehingga masyarakat di sekitar kawasan tersebut harus menanggung risiko banjir.
