PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon Palembang akhirnya angkat bicara terkait gugatan mantan Ketua Yayasan sekaligus mantan Kepala Operasional yang mempersoalkan dugaan belum terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan setelah pemberhentian dari jabatan.
Ketua Yayasan SIT Al-Furqon Palembang, drg. Ishlah Amanda, menegaskan pihaknya menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun tuntutan melalui mekanisme yang berlaku.
Dia memastikan yayasan tidak memiliki maksud untuk mengabaikan hak-hak yang secara hukum menjadi kewajiban lembaga terhadap pegawainya.
Menurut Ishlah, penjelasan resmi perlu disampaikan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi informasi yang tidak utuh dan menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Kami meyakini bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja harus diselesaikan melalui mekanisme yang patut, terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Dia menambahkan, penyampaian tanggapan tersebut bukan untuk memperkeruh persoalan ataupun menyerang pihak tertentu.
Sebaliknya, yayasan ingin memberikan informasi secara berimbang sekaligus menjaga kehormatan semua pihak.
Sementara itu, Kepala Operasional SIT Al-Furqon Palembang, Zakiudin, S.Pd.I., Gr., menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Ketua Yayasan dan Kepala Operasional didasarkan pada hasil evaluasi serta sejumlah pertimbangan internal lembaga.
Menurut Zakiudin, keputusan tersebut berkaitan dengan beberapa persoalan yang dinilai serius, khususnya menyangkut pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan tata kelola organisasi.
Salah satu pertimbangan yang disebut menjadi perhatian yayasan adalah adanya persoalan hukum personal yang sedang dihadapi pihak bersangkutan.
“Yayasan memandang perlu mengambil langkah pemberhentian agar yang bersangkutan dapat lebih fokus menghadapi persoalan hukumnya tanpa membawa nama SIT Al-Furqon secara kelembagaan,” jelas Zakiudin.
Selain itu, pemberhentian tersebut juga disebut sebagai bagian dari proses regenerasi organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan lembaga.
Meski demikian, Zakiudin menegaskan pemberhentian dari jabatan struktural tidak serta-merta mengakhiri status kepegawaian yang bersangkutan.
Dia menyebut, selama kurang lebih dua tahun menjalankan jabatan sebagai Ketua Yayasan dan Kepala Operasional, yang bersangkutan tetap berstatus sebagai pegawai SIT Al-Furqon.
Terkait tuntutan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, pihak yayasan menyatakan tidak memiliki niat untuk menghindari ataupun mengabaikan kewajiban yang secara hukum menjadi hak mantan pimpinan tersebut.
Zakiudin mengatakan, seluruh komponen hak dan kewajiban perlu diperiksa secara objektif dengan mempertimbangkan masa kerja, status hubungan kerja, dasar pemberhentian, perjanjian kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang benar dan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam persoalan ini, tentu semua harus dilihat berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zakiudin mengungkapkan bahwa pihak yayasan telah beberapa kali berupaya membuka ruang komunikasi dengan mengundang pihak yang bersangkutan untuk menghadiri pertemuan resmi di lingkungan SIT Al-Furqon.
Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai forum klarifikasi sekaligus pembahasan penyelesaian persoalan, termasuk perhitungan dan pemenuhan hak maupun kewajiban kedua belah pihak.
Namun, menurut Zakiudin, hingga saat ini pertemuan tersebut belum terlaksana karena pihak yang bersangkutan belum memenuhi undangan resmi yang disampaikan yayasan.
Dia menyebutkan, pihak mantan pimpinan menghendaki komunikasi dilakukan di luar lingkungan lembaga. Sementara itu, yayasan menginginkan pembahasan berlangsung melalui mekanisme resmi sesuai tata kelola organisasi.
“Jika yang bersangkutan ingin menyelesaikan persoalan ini, silakan hadir ke Al-Furqon untuk memenuhi undangan resmi lembaga,” katanya.
Siap Tempuh Penyelesaian Melalui Jalur Hukum
Pihak SIT Al-Furqon menegaskan seluruh klaim dan tuntutan terkait hak maupun kewajiban kedua belah pihak harus diuji berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Yayasan menyatakan tidak ingin membangun opini tandingan ataupun menjadikan persoalan internal tersebut sebagai polemik berkepanjangan di ruang publik.
Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui komunikasi, pihak yayasan menyatakan siap menempuh mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yayasan juga menyatakan menghormati setiap proses hukum dan tidak ingin mendahului keputusan instansi yang berwenang.
Sebagai lembaga pendidikan, SIT Al-Furqon menilai kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga melalui integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pihak yayasan memastikan persoalan internal tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan pendidikan, kepentingan peserta didik, perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan, maupun keberlangsungan organisasi.
Dengan demikian, yayasan berharap persoalan antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara profesional, proporsional, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon Palembang, Chairil Abdillah, memperjuangkan kepastian masa kerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan setelah hampir 14 tahun bekerja di lingkungan sekolah tersebut.
Perselisihan pengakhiran hubungan kerja itu kini memasuki tahap mediasi di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang.
Mediasi tripartit pertama antara Chairil dan pihak Yayasan SIT Al-Furqon Palembang digelar pada Senin (9/11/2026).
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan sehingga penyelesaian perselisihan masih berlanjut melalui mekanisme mediasi.
