BANYUASIN,SUMSEL JARRAKPOS.COM — Pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung kembali berhadapan dengan persoalan klasik proyek infrastruktur besar: jalan dibangun untuk memperlancar konektivitas, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar proyek justru khawatir akses mereka terputus.
Ratusan warga Desa Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, turun ke lokasi pembangunan tol, Senin (26/10/2026). Mereka membawa satu tuntutan utama: overpass atau jalan penghubung yang dapat menjamin akses masyarakat menuju kawasan dan lahan mereka.
Bukan sekadar menyampaikan aspirasi, warga bahkan melontarkan ancaman akan menggelar aksi dengan massa lebih besar dan menutup akses pembangunan proyek apabila tuntutan tersebut tidak mendapat kepastian.
Di tengah deru pembangunan jalan tol, warga seolah ingin mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya menghitung panjang jalan dan nilai investasi. Ada akses hidup masyarakat yang ikut dipertaruhkan.
Spanduk besar yang dibentangkan warga secara tegas meminta perhatian Bupati Banyuasin Askolani. Mereka menyatakan kebutuhan overpass berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan seperti getah karet, sawit serta hasil kebun lainnya.
Tanpa akses yang memadai, warga khawatir aktivitas ekonomi mereka justru tersandera oleh proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat.
Jangan Sampai Tol Berdiri, Warga Malah Kehilangan Akses
Koordinator lapangan aksi, Thomas, bersama sesepuh masyarakat Markawi S.ag. M. Usnan, turut menyuarakan keresahan warga.
Pesan yang disampaikan cukup jelas: masyarakat tidak ingin sekadar diberi janji. Mereka membutuhkan kepastian mengenai akses penghubung yang mereka nilai sangat penting.
Persoalannya kini bukan lagi sekadar apakah pembangunan tol berjalan atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana nasib akses masyarakat setelah proyek tersebut berdiri?
Jika akses menuju lahan pertanian dan perkebunan terganggu, maka dampaknya bukan hanya soal jarak tempuh. Roda ekonomi warga juga berpotensi ikut terdampak.
Karena itu, warga meminta pemerintah dan pihak terkait tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil langkah penyelesaian.
Ancaman Tutup Akses Proyek
Kekecewaan warga bahkan mulai mengarah pada ancaman aksi lanjutan.
Mereka menyatakan siap menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada kejelasan mengenai tuntutan overpass. Bahkan akses pembangunan jalan tol disebut akan ditutup sebagai bentuk tekanan agar aspirasi masyarakat mendapat perhatian.
Ancaman tersebut tentu menjadi sinyal bahwa persoalan akses masyarakat perlu segera dibawa ke meja dialog sebelum berkembang menjadi konflik terbuka di lapangan.
Di sisi lain, tuntutan warga juga perlu dijawab dengan kejelasan teknis dan administratif. Apakah overpass memang memungkinkan dibangun di lokasi tersebut? Siapa yang berwenang memutuskan? Bagaimana desain dan pembiayaannya? Dan yang paling penting, kapan kepastian itu dapat diberikan kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini menunggu jawaban.
Perkimtan: Aspirasi Warga Akan Dibawa ke Pimpinan
Kepala Bidang Penataan Tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Banyuasin, Sigit, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurut Sigit, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan tindak lanjut.
Sebagai langkah awal, pertemuan dengan perwakilan warga direncanakan berlangsung Kamis (29/10/2026).
Pertemuan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda formal menerima aspirasi. Sebab warga sudah menyampaikan tuntutan secara terbuka dan bahkan menyatakan siap kembali turun ke jalan.
Di titik inilah pemerintah dan pihak terkait dituntut memberikan penjelasan yang terang: apakah overpass dapat direalisasikan atau ada solusi lain yang benar-benar menjamin akses masyarakat?
Sebab bagi warga Durian Daun, persoalannya sederhana. Jalan tol boleh dibangun, tetapi akses kehidupan mereka jangan sampai ikut hilang.
Pembangunan semestinya menghadirkan konektivitas, bukan menciptakan keterisolasian baru.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan pihak terkait. Pertemuan Kamis mendatang akan menjadi ujian apakah tuntutan warga dapat menemukan jalan keluar melalui dialog, atau justru menjadi awal dari aksi lanjutan yang lebih besar.(WT)
