PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Menghadapi potensi genangan dan banjir saat musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama seluruh camat. Konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan penanganan genangan, mulai dari pemeliharaan saluran drainase, normalisasi sungai, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ir. Yudha Fardyansah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., mengatakan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Diperlukan pula pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air dan sungai.
Menurut Yudha, pemerintah tidak hanya menjalankan kegiatan pembangunan melalui proyek kontraktual, tetapi juga melaksanakan operasi dan pemeliharaan, termasuk normalisasi anak-anak sungai yang tersebar di wilayah Kota Palembang.
“Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual, pemerintah juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan anak-anak sungai, termasuk normalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Palembang,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Ia menegaskan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas saluran air, tetapi juga dipengaruhi oleh sedimentasi dan penumpukan sampah. Karena itu, upaya penanganan harus dilakukan secara terpadu dan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata.
Normalisasi Sungai dan Pengendalian Sedimentasi Diperkuat
Yudha menjelaskan, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kapasitas aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan penanganan sampah dan pemeliharaan saluran secara rutin.
Pemkot Palembang juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar penanganan sungai serta saluran air yang melintasi berbagai kewenangan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, keterlibatan camat dan masyarakat dinilai penting karena jaringan saluran air di Palembang tersebar dalam cakupan yang luas, dengan panjang mencapai ratusan kilometer.
Melalui konsolidasi lintas OPD dan seluruh camat, pemerintah berharap penanganan persoalan genangan dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
Proyek Pengendalian Banjir Rp340 Miliar Jadi Perhatian
Di sisi lain, Yudha turut menyinggung program pengendalian banjir yang didukung pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan pendanaan Bank Dunia. Dalam pemaparannya, ia menyebut nilai proyek sekitar Rp340 miliar.
Program tersebut mencakup pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk penanganan di kawasan Sungai Kedung. Pekerjaan yang disebutkan meliputi normalisasi sungai sepanjang kurang lebih lima kilometer, pembangunan atau penguatan dinding penahan, serta penanganan kolam retensi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
Yudha menjelaskan, pekerjaan tersebut memiliki tahapan dan batas waktu pelaksanaan sesuai kontrak, dengan target penyelesaian yang disebutkan pada akhir Desember 2026.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah pusat, dan pihak terkait diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemetaan Titik Rawan Menjadi Dasar Penanganan
Selain program berskala besar, Pemkot Palembang juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Raden Panji, yang disebut memiliki empat titik aliran menuju sungai.
Dari sejumlah titik tersebut, pemerintah memprioritaskan lokasi berdasarkan tingkat kebutuhan penanganan, ketersediaan anggaran, serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Salah satu opsi penanganan yang disinggung adalah pembangunan saluran berbentuk box culvert untuk membantu memperlancar aliran air.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat penanganan genangan lebih tepat sasaran, terutama di lokasi yang kerap mengalami persoalan aliran air ketika hujan turun.
Camat dan Masyarakat Diminta Turut Bergerak
Yudha menekankan bahwa pengendalian banjir membutuhkan kerja bersama. Pemerintah dapat membangun infrastruktur dan melakukan normalisasi sungai, tetapi efektivitasnya akan berkurang apabila saluran kembali tersumbat sampah atau tidak dipelihara secara rutin.
Karena itu, konsolidasi bersama seluruh camat diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat peran wilayah dalam mengidentifikasi titik rawan genangan, menggerakkan masyarakat, serta menjaga saluran air agar tetap berfungsi.
Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai, pemeliharaan saluran, pengendalian sedimentasi, dan partisipasi masyarakat, Pemkot Palembang berupaya memperkuat kesiapan menghadapi musim penghujan.
Langkah tersebut menjadi penting agar penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif ketika genangan terjadi, tetapi juga dilakukan melalui pencegahan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. (WNA)
