PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS– Koordinator Analis Utama Sumsel Budget Centre (SBC), Riza Tony Siahaan, menilai hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) perlu dibaca secara proporsional dan tidak dijadikan gambaran final mengenai peta persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Menurut Riza, survei merupakan salah satu indikator untuk membaca opini publik pada periode tertentu.
Hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dalam memahami aspirasi dan perubahan pandangan masyarakat.
“Survei SMRC merupakan salah satu indikator publik yang tidak perlu ditakuti.
Hasilnya justru bisa menjadi masukan bagi Pak Prabowo untuk memosisikan diri, membaca, dan mendengarkan pendapat publik,” ujar Riza.
Ia menilai, perjalanan menuju Pilpres 2029 masih cukup panjang. Berbagai faktor, mulai dari kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, respons terhadap persoalan masyarakat, hingga dinamika koalisi partai politik, berpotensi memengaruhi peta dukungan publik terhadap para tokoh yang diperkirakan masuk dalam bursa pencalonan.
Karena itu, Riza berpandangan bahwa hasil survei saat ini sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan terlalu dini siapa yang berpeluang menang dalam kontestasi mendatang.
Menurutnya, pembacaan hasil survei juga perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaan, metodologi, serta perkembangan politik yang berlangsung setelah pengumpulan data dilakukan.
Prabowo Dinilai Masih Memiliki Modal Politik
Dalam melihat peluang menuju Pilpres 2029, Riza menilai Prabowo Subianto masih memiliki sejumlah modal politik yang patut diperhitungkan.
Posisi sebagai presiden, jaringan pendukung, basis massa, dan sumber daya politik menjadi faktor yang menurutnya dapat memengaruhi kekuatan Prabowo dalam persaingan mendatang.
“Menurut kami, Prabowo hari ini belum memiliki lawan yang setara dalam kompetisi menuju Pilpres 2029, terutama jika melihat kekuatan logistik politik dan basis massa,” katanya.
Meski demikian, Riza mengakui bahwa kekuatan politik tidak bersifat tetap. Tingkat dukungan publik dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintahan, keberhasilan program-program strategis, kondisi sosial-ekonomi, serta kemampuan tokoh lain membangun dukungan yang lebih luas.
Ia juga menilai, konfigurasi politik nasional menjelang 2029 akan sangat dipengaruhi oleh keputusan partai politik dalam menentukan kandidat dan membangun koalisi.
Dengan demikian, peta persaingan masih berpotensi mengalami perubahan sebelum tahapan pencalonan berlangsung.
Jokowi Masih Diperhitungkan dalam Dinamika Politik
Selain Prabowo, Riza menilai Joko Widodo masih menjadi figur yang relevan dalam membaca dinamika politik nasional.
Menurutnya, pengaruh Jokowi di tengah masyarakat membuat hubungan politik antara berbagai tokoh dan kelompok pendukungnya tetap menjadi salah satu aspek yang patut diperhitungkan.
“Lawan Prabowo yang setara itu, menurut penilaian kami, hanya Jokowi. Artinya, kompromi dengan Jokowi merupakan pilihan politik yang baik, tentu jika Jokowi juga siap. Bagaimanapun, Jokowi memiliki posisi tersendiri di hati rakyat,” ujar Riza.
Ia memandang komunikasi dan kompromi politik sebagai salah satu kemungkinan strategi untuk menjaga hubungan antarkekuatan politik.
Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak serta-merta menjamin dukungan elektoral karena pilihan masyarakat juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintah, kepentingan partai politik, dan aspirasi pemilih.
Riza juga menekankan pentingnya membedakan pengaruh politik seorang tokoh dengan kemungkinan keterlibatannya dalam kontestasi elektoral.
Oleh sebab itu, posisi Jokowi dalam dinamika Pilpres 2029 masih perlu dilihat berdasarkan perkembangan politik yang nyata, bukan semata-mata asumsi mengenai pencalonan ataupun dukungannya terhadap kandidat tertentu.
Survei sebagai Bahan Evaluasi Politik
Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa hasil survei seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat evaluasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya, angka elektabilitas bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil pemilihan presiden. Kemampuan pemerintah menjawab persoalan publik, menjaga kepercayaan masyarakat, serta merespons perubahan aspirasi pemilih juga akan berpengaruh terhadap dinamika politik ke depan.
“Survei harus dibaca sebagai masukan, bukan vonis politik. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan mendasar, mendengarkan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik,” katanya.
SBC berpandangan, hasil satu survei belum cukup untuk menggambarkan secara menyeluruh peta persaingan Pilpres 2029.
Perkembangan kinerja pemerintahan, perubahan preferensi pemilih, kekuatan partai politik, serta pembentukan koalisi akan menjadi sejumlah faktor penting dalam menentukan arah persaingan politik nasional.
Dengan masih tersedianya waktu menuju 2029, hasil survei SMRC dinilai lebih tepat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan politik dalam membaca aspirasi publik, sekaligus mengevaluasi strategi dan kebijakan yang dijalankan.**
