PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS— Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palembang sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ayu Nur Suri, S.E., M.M., meminta Pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah antisipatif menyikapi potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap.
Salah satu langkah yang dinilai perlu disiapkan adalah opsi pembelajaran daring secara kondisional bagi siswa, khususnya jenjang SD dan SMP, apabila kondisi udara tidak lagi mendukung kegiatan belajar tatap muka.
Ayu mengatakan, kualitas udara yang memburuk dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah.
“Kalau kualitas udara di Palembang semakin memburuk, saya meminta Pemkot segera mengambil langkah strategis.
Salah satunya dengan menyiapkan sistem pembelajaran daring bagi siswa, khususnya tingkat SD dan SMP,” ujar Ayu dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu sampai muncul dampak kesehatan yang lebih serius untuk mengambil keputusan.
Pemantauan kualitas udara harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan atau dialihkan sementara ke sistem daring.
Ayu menegaskan, pembelajaran daring bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Sistem tersebut dapat diterapkan sementara hingga kondisi udara kembali membaik.
“Pembelajaran daring bukan berarti menghentikan pendidikan.
Proses belajar tetap berjalan, hanya sistemnya yang disesuaikan dengan kondisi.
Kalau kualitas udara sudah membaik, pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan,” katanya.
Ia juga meminta Pemkot Palembang menggunakan data kualitas udara, termasuk indikator Particulate Matter (PM), sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan.
PM merupakan partikel berukuran sangat kecil yang berada di udara, termasuk PM10 dan PM2.5.
Paparan partikel tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat masuk ke saluran pernapasan dan berpotensi memengaruhi kesehatan.
“Keputusan untuk menerapkan pembelajaran daring harus melihat hasil pemantauan kualitas udara.
Jangan sampai kebijakan baru diambil setelah kondisi semakin parah atau sudah ada anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan,” tegasnya.
Untuk memastikan langkah yang diambil tepat, Ayu mendorong Pemkot Palembang memperkuat koordinasi dengan BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta instansi terkait.
Pemantauan kualitas udara, menurutnya, perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya disampaikan secara terbuka agar sekolah dan orang tua memiliki informasi yang jelas dalam menentukan aktivitas belajar siswa.
“Penerapan daring dapat dilakukan secara kondisional dengan melihat pantauan situasi udara akibat kabut asap.
Kalau kondisi asap makin memburuk dan kualitas udara sudah tidak mendukung aktivitas di luar ruangan, sekolah bisa dialihkan ke pembelajaran daring,” jelasnya.
Sebaliknya, kata Ayu, apabila kualitas udara telah kembali membaik dan kondisi dinilai aman, kegiatan belajar tatap muka dapat kembali dilaksanakan seperti biasa.
Selain pembelajaran daring, Ayu juga meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada sekolah, siswa dan orang tua mengenai langkah perlindungan ketika kualitas udara memburuk.
Penggunaan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memperhatikan kondisi kesehatan menjadi beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat.
Namun, langkah perlindungan tersebut, menurut Ayu, perlu disertai kebijakan konkret dari pemerintah apabila kondisi udara semakin mengkhawatirkan.
Ayu berharap Pemkot Palembang segera memiliki mekanisme yang jelas dalam menghadapi kondisi kabut asap, termasuk indikator atau kriteria yang menjadi dasar untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka maupun mengembalikannya ke kondisi normal.
“Pendidikan tetap penting, tetapi kesehatan dan keselamatan siswa juga tidak kalah penting.
Kita ingin proses belajar tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan anak-anak,” tandas Ayu.**
