PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Sumatera Selatan menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Buruh Marhaenis (DPD KBM) Sumsel.
Organisasi buruh tersebut mendesak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah pekerja yang terdampak PHK di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Ketua DPD KBM Sumsel, Sumarlan, SH mengatakan persoalan PHK tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik.
Menurutnya, kehilangan pekerjaan berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, sekitar 1.400 pekerja dari 134 perusahaan tercatat terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026.
“Jangan melihat PHK hanya sebagai angka statistik. Di balik 1.400 pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan.
Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Sumarlan dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Ia menilai tekanan nilai tukar dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi biaya produksi perusahaan, khususnya sektor usaha yang masih bergantung pada bahan baku, mesin, maupun komponen impor.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tekanan biaya produksi tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja secara lebih luas.
“Kami mendesak Gubernur Sumsel turun tangan. Pemerintah harus mempertemukan pengusaha dan buruh untuk mencari solusi agar PHK tidak menjadi pilihan utama ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi,” ujarnya.
Sumarlan juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja.
Langkah antisipasi dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar.
“Jangan sampai buruh selalu menjadi pihak pertama yang dikorbankan ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi.
Kalau perusahaan kesulitan, carikan solusi. Kalau buruh terdampak, pastikan haknya tidak hilang,” tegasnya.
Menurut Sumarlan, kondisi ekonomi global, perubahan harga komoditas, serta tekanan biaya produksi juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Hal ini mengingat struktur perekonomian Sumsel ditopang sejumlah sektor seperti perkebunan, pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.
KBM Sumsel mendorong pemerintah tidak hanya bertindak setelah PHK terjadi, tetapi membangun mekanisme pencegahan melalui dialog antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
“Kami meminta Gubernur jangan menunggu sampai PHK menjadi gelombang besar. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini membesar,” katanya.
Sumarlan menegaskan DPD KBM Sumsel siap membuka ruang dialog bersama Pemprov Sumsel dan kalangan pengusaha guna membahas langkah konkret mempertahankan lapangan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Buruh harus dilindungi, perusahaan juga harus dijaga agar tetap hidup. Pemerintah harus menjadi penengah dan memastikan ada jalan keluar yang adil,” pungkasnya. **
