PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Proses penetapan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Tirta Musi Palembang menuai sorotan.
Persaudaraan 98 Sumatera Selatan menilai tahapan seleksi yang hingga kini belum rampung menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola, bahkan terkesan sarat kepentingan politik.
Ketua Persaudaraan 98 Sumsel, DD Shineba, SH., MH melalui juru bicara Persaudaraan 98 Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya proses penetapan direksi perusahaan air minum milik daerah tersebut.
“Aspek profesionalitas dalam penentuan Dirut PDAM Tirta Musi harus menjadi prioritas utama. Namun yang kami lihat, proses ini berjalan lambat dan menimbulkan kesan adanya tarik-menarik kepentingan politik,” kata Asrul dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Ia mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan dan bebas intervensi.
“Jika semua tahapan sudah selesai dan nama-nama calon sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, mengapa hingga kini belum ada kepastian? Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Menurut Asrul, posisi Dirut PDAM Tirta Musi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih. Karena itu, proses penetapannya tidak boleh berlarut-larut.
“Ini bukan sekadar jabatan administratif, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Keterlambatan ini berpotensi menghambat peningkatan pelayanan air bersih di Palembang,” tegasnya.
Pihaknya juga mendesak Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait perkembangan proses tersebut.
“Kami meminta Wali Kota Palembang tidak lepas tangan. Harus ada kejelasan kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses ini dikendalikan oleh kepentingan tertentu,” pungkas Asrul.
Persaudaraan 98 Sumsel menegaskan akan terus mengawal proses ini agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, dan kepentingan publik. (***)
